GUGAH – Kabar duka menyelimuti program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Hingga Sabtu (27/6/2026), dilaporkan lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil).
Berdasarkan data yang beredar, kelima peserta yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari. Nola merupakan korban terbaru yang dilaporkan meninggal dunia di RSUD Abdul Azis Singkawang.
Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua Bidang Pembangunan Pedesaan dan Daerah Tertinggal DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Burhanudin, meminta penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menurutnya, kejadian yang berulang perlu menjadi perhatian serius.
“Lima nyawa melayang dalam satu rangkaian kegiatan adalah bukti nyata adanya kelalaian yang sistematis. Kami mempertanyakan kredibilitas tes kesehatan awal yang dilakukan. Bagaimana bisa mereka dinyatakan lolos syarat kesehatan jika pada akhirnya gugur akibat kondisi fisik saat latihan?” ujarnya.
Burhanudin juga menyoroti kesesuaian antara hasil pemeriksaan kesehatan peserta dengan kondisi yang terjadi selama pelatihan. Ia meminta proses rekrutmen dan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara transparan.
“Ada dua hal yang kami curigai. Pertama, standar pemeriksaan kesehatan yang tidak komprehensif atau bahkan diabaikan. Kedua, kami mencium indikasi nepotisme atau intervensi dalam proses rekrutmen yang melonggarkan standar bagi peserta tertentu. Jika benar demikian, maka penyelenggara tidak hanya lalai, tapi telah melakukan tindakan yang membahayakan nyawa manusia demi kepentingan di luar kompetensi,” katanya.
DPD KNPI Kabupaten Pangandaran kemudian menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara program, yakni:
- Melakukan evaluasi total dengan menghentikan sementara seluruh kegiatan Latsarmil hingga audit menyeluruh terhadap standar keselamatan dan kesehatan selesai dilakukan.
- Membuka hasil seleksi kesehatan peserta secara transparan untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung sesuai prosedur.
- Memberikan pertanggungjawaban kepada keluarga korban serta memproses secara hukum apabila ditemukan adanya unsur kelalaian.
“Jangan korbankan lagi anak-anak muda kita yang memiliki semangat membangun desa. Jika pelatihan ini terus menelan korban jiwa, maka esensi dari pembentukan penggerak desa sudah kehilangan legitimasi moralnya,” tutup Burhanudin.
Hingga saat ini, pihak Kementerian Pertahanan menyatakan evaluasi medis terkait meninggalnya para peserta masih berlangsung. Sementara itu, berbagai pihak mendorong agar proses investigasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab kejadian tersebut.***
Tinggalkan Balasan