GUGAH – Suhu politik internal Nahdlatul Ulama (NU) tampaknya mulai menghangat menjelang Muktamar NU mendatang. Kehadiran Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dalam Workshop Pengelolaan Pesantren di Pondok Pesantren Bina Insan Mulia (Bima) Cirebon sukses memantik perhatian berbagai kalangan.
Meski dibungkus dengan agenda penguatan manajemen lembaga pendidikan Islam, forum ini dinilai memiliki dimensi strategis dan aroma geopolitik organisasi yang kuat. Banyak pihak berspekulasi bahwa acara ini bukan sekadar urusan kurikulum, melainkan ruang komunikasi politik terselubung di akar rumput Nahdliyin.
Menanggapi berbagai spekulasi dan gosip politik yang liar menggelinding di bawah, para petinggi struktural wilayah langsung pasang badan untuk mendinginkan suasana.
Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad, menegaskan bahwa kehadiran Ketua Umum PBNU di Cirebon sama sekali tidak berkaitan dengan agenda politik organisasi menuju Muktamar. Menurutnya, Gus Yahya hadir murni untuk memenuhi undangan profesional sebagai narasumber workshop yang membahas tantangan pengelolaan pesantren modern.
“Kiai Imjaz memberikan motivasi dan pencerahan kepada para pengasuh pesantren agar mampu meningkatkan eksistensi pesantren, termasuk bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua santri. Kondisi masyarakat sekarang berbeda dengan dulu. Pesantren juga harus mampu mengikuti tuntutan zaman,” kata KH Juhadi Muhammad saat dimintai keterangan oleh awak media pada Minggu (7/6).
“Kehadiran Ketua PBNU di pesantren Kiai Imam Jazuli itu karena beliau diminta hadir sebagai narasumber untuk memberikan materi terkait workshop yang dilaksanakan,” tambahnya.
Senada dengan PWNU, Sekretaris PCNU Subang, Uung Mashuri, juga menegaskan hal yang sama. Ia menjelaskan bahwa workshop ini merupakan gelombang keempat yang melibatkan perwakilan pengasuh pesantren dari sekitar 10 kabupaten di Jawa Barat yang wajib hadir secara langsung tanpa diwakilkan.
“Itu murni acara pondok pesantren. Kiai Imjaz mengundang para pengasuh pesantren untuk mengikuti workshop pengelolaan pesantren. Kebetulan Ketum PBNU sedang berada di Jawa Barat sehingga diundang menjadi keynote speaker,” ujar Uung saat dihubungi awak media pada Sabtu (6/6).
“Iya, tidak ada acara lain. Kebetulan Ketum PBNU menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan itu. Jadi narasumber utamanya sih Kiai Imjaz. Nah, mengundang Ketum untuk keynote speaker, kayak gitulah,” tambah Uung meyakinkan.
Meskipun para pengurus struktural kompak pasang badan dan membantah adanya motif politik, sorotan publik dalam acara ini tetap tidak lepas dari sosok sang tuan rumah, KH Imam Jazuli atau yang akrab disapa Kiai Imjaz. Pengasuh Pesantren Bima tersebut selama ini dikenal di kalangan Nahdliyin sebagai salah satu kiai yang beberapa kali menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan PBNU.
Karena rekam jejak tersebut, pertemuan langsung antara Gus Yahya dan Kiai Imjaz dinilai memiliki makna mendalam di luar agenda formal workshop. Belum ada pernyataan yang menunjukkan dukungan politik Kiai Imjaz kepada Gus Yahya—pun tidak ada deklarasi atau manuver terbuka yang mengarah pada pembentukan poros dukungan tertentu.
Namun bagi sebagian kalangan NU, silaturahmi tersebut menunjukkan sinyal positif terbukanya ruang komunikasi yang lebih intens di tengah dinamika internal organisasi, sekaligus membuktikan bahwa perbedaan pandangan tidak harus berujung pada jarak komunikasi.
Di sisi lain, bertemunya elite PBNU seperti Kiai Masyhuri Malik, pengurus PWNU, serta para ketua PCNU dari 10 kabupaten di satu meja tetap memunculkan tafsir politik yang kuat dari para pengamat internal NU. Hubungan PBNU dengan sejumlah tokoh pesantren yang selama ini berada di luar lingkaran pendukung utama memang selalu menjadi magnet perhatian menjelang Muktamar.
Terlebih lagi, rangkaian workshop serupa dikabarkan tidak akan berhenti di Jawa Barat saja, melainkan akan terus bergerak dan berlanjut ke wilayah Banten serta Jawa Timur—dua wilayah yang dikenal sebagai basis massa tradisional sekaligus lumbung suara paling krusial dalam menentukan arah angin Muktamar NU.
Bagi sejumlah pengamat, intensitas pertemuan tatap muka ini merupakan hal yang lumrah sekaligus taktis. Forum informal berkedok workshop dinilai jauh lebih cair dan efektif untuk menyerap aspirasi akar rumput dibanding forum formal organisasi.
Di tengah tensi yang mulai merayap naik, struktur NU di daerah mengingatkan agar semua pihak tetap menghormati mekanisme resmi organisasi yang super ketat sebelum mencapai puncak Muktamar.
Uung Mashuri mengingatkan bahwa seluruh materi dan arah pembahasan besar organisasi tidak akan diputuskan di forum-forum informal, melainkan harus digodok terlebih dahulu melalui jalur konstitusi NU yang sah.
“Muktamar nanti tentu didahului Munas (Musyawarah Nasional Alim Ulama) dan Konbes (Konferensi Besar) NU. Materi-materi yang akan dibahas di muktamar digodok terlebih dahulu melalui forum-forum tersebut,” jelas Uung.
Ia berharap seluruh proses yang berlangsung menjelang muktamar dapat berjalan kondusif dan menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi.
“Harapan kita, apa pun hasilnya nanti dapat membawa kemaslahatan bagi jam’iyah dan jemaah Nahdlatul Ulama,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan