JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah telah menyepakati anggaran sebesar Rp100,16 triliun untuk pemulihan permanen pascabencana di wilayah Sumatra.
Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra mengatakan proses pemulihan ditargetkan selesai dalam tiga tahun.
“Nah, total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama 3 tahun,” kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (25/5).
Dikutip dari CNN Indonesia, anggaran tersebut akan dibagi dalam tiga tahap.
Pada 2026 pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Tito menjelaskan dana tersebut akan disalurkan ke sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pemulihan pascabencana.
Menurutnya, porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
“Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU. Itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 triliun. Nah, kita harap di samping itu juga huntap (hunian tetap) tadi dari Kementerian PKP Rp7,4 triliun selama 2 tahun,” ujar Tito.
Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan skala prioritas pekerjaan setiap tahunnya.
Pada 2026, fokus utama pemulihan meliputi pembangunan infrastruktur, jalan, sekolah, hingga hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
“Huntap, karena jangan terlalu lama di huntara kita harapkan. Setelah itu ada yang lain-lain di 2026 prioritas kedua. Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, ya, itu di tahun 2027,” katanya.***
Tinggalkan Balasan