PECAH kongsi di kursi kekuasaan tingkat kabupaten bukanlah hal yang baru atau asing dalam sejarah politik di Indonesia. Beberapa nama pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Barat pernah mengalami situasi serupa, seperti yang terjadi pada kasus Lucky Hakim dan Nina Agustina di Indramayu dan konflik antara Aceng Fikri dengan Dicky Candra di Garut.
Namun, kasus perpecahan atau perselisihan tersebut umumnya terjadi di pertengahan atau menjelang akhir masa jabatan. Hal yang terjadi di Kabupaten Purwakarta kini menjadi hal yang cukup luar biasa dan berbeda, mengingat riak ketidakharmonisan dan persaingan mulai terasa dan terlihat sejak masa pemerintahan masih berada di awal-awal masa bakti.
Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta sesungguhnya masih sangat baru dan panjang, namun jarak serta ketegangan di antara kedua pemimpin tersebut perlahan namun nyata mulai terasa. Sosok yang seharusnya bahu-membahu dan saling melengkapi dalam membangun kabupaten yang katanya istimewa ini, justru malah mempertontonkan perbedaan dan ketidaksamaan langkah.
Ketidakharmonisan ini menjadi sangat tampak dan terbuka ketika Sang Wakil Bupati, beberapa waktu lalu meluapkan kekecewaannya secara terang-terangan melalui media sosial. Ia mengaku kerap diabaikan posisinya, tidak diajak berembuk, serta tidak dilibatkan dalam berbagai keputusan strategis yang diambil oleh Bupati Purwakarta.
Akhir-akhir ini, suasana kian memanas dengan adanya isu seputar uang sebesar Rp35 Miliar yang menjadi perbincangan publik dan menambah daftar persoalan diantara keduanya.
Meski ada sebagian kalangan yang menilai sikap terbuka Wakil Bupati Purwakarta ini dianggap terlalu dini, bahkan ada yang menyebutnya bersifat kekanak-kanakan, namun ungkapan dan sikap yang diperlihatkan menjadi bukti nyata bahwa hubungan kerja sama kedua pemimpin ini sedang tidak dalam keadaan baik.
Di sisi lain, sikap Bupati yang memilih diam dan sama sekali tidak merespons berbagai tuduhan maupun keluhan yang disampaikan wakilnya, menyisakan tanda tanya besar di masyarakat: apakah sikap diamnya itu pertanda bahwa segalanya dianggap berjalan wajar-baik saja, ataukah sebenarnya ia sedang menahan kekesalan namun berusaha tetap tampil tenang dan santai di hadapan publik?
Ketidakharmonisan hubungan tersebut kemudian diperkuat dengan beredarnya sejumlah gambar (stiker) di lingkungan salah satu dinas pemerintahan daerah. Stiker tersebut menampilkan foto Bupati Purwakarta, yang bersanding dengan Maula Akbar, sosok yang dikenal luas sebagai putra mahkota atau penerus garis politik KDM.
Kehadiran gambar tersebut memancing berbagai tafsir dan analisis di kalangan pengamat maupun masyarakat luas. Banyak yang membaca ini sebagai sebuah sinyal politik yang nyata untuk masa depan. Bahwa bukan tidak mungkin pasangan calon pemimpin Purwakarta pada pemilihan mendatang pasangan Om Zein dan Maula Akbar.
Bahkan, beredar dugaan bahwa persiapan ini dilakukan mengantisipasi atau sebagai solusi jika kursi Wakil Bupati Purwakarta kelak kosong karena adanya proses pemakzulan. Sebelumnya, gambar atau pesan serupa pun diketahui telah beredar dalam dua bentuk berbeda, baik dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan maupun pesan tersirat yang mengandung makna politik.
Meskipun manuver dan permainan politik seperti ini adalah hal yang wajar dan lumrah dalam dinamika demokrasi, hal ini tentu mengundang kekhawatiran. Pasalnya, fokus utama pemerintahan seharusnya tetap pada pelaksanaan pembangunan.
Di Purwakarta, masih banyak pekerjaan rumah yang menumpuk: jalan-jalan rusak, rumah tidak layak huni yang masih tersebar di sejumlah desa, serta kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan yang dinilai belum maksimal dan sangat membutuhkan perhatian serta peningkatan kualitas. Dikhawatirkan, manuver politik saling menyingkirkan justru menjadi penghambat kemajuan daerah.
Kini, di tengah suhu politik yang bikin gerah, kehadiran Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Maula Akbar diantara isu pemakzulan Wakil Bupati Purwakarta menjadi tanda tanya besar, apakah ini bagian dari persiapan menempati kursi yang akan kosong, atau sekadar manuver politik semata.
Kabar lain juga menyebutkan bahwa sudah ada permintaan ke partai tertentu untuk menginisiasi hak angket terhadap Sang Wakil Bupati? Segala kemungkinan masih terbuka, namun jalur hukum dan prosedur konstitusional tetap menjadi jalan satu-satunya yang sah.
Yuslipar
Penulis adalah Koordinator Forum Komunikasi Jurnalis Purwakarta (Fokus JP).
Tinggalkan Balasan