Rakornas PB PMII di Bandung Rumuskan Delapan Tuntutan, Desak Bandar Judol dan Narkoba Dibidik Lewat Perampasan Aset

|

GUGAH – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII se-Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bandung, Jawa Barat, menjelang pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas). Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi pengurus pusat dan daerah untuk membahas berbagai persoalan, sekaligus merumuskan sikap organisasi terhadap sejumlah isu strategis di tingkat daerah maupun nasional.

Salah satu hasil pembahasan Rakornas adalah pernyataan sikap bersama yang dibacakan Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, Rabu (18/11/2026). Dalam pernyataan tersebut, PMII mendesak DPR RI agar memasukkan tindak pidana perjudian daring atau judi online (judol) secara tegas sebagai salah satu sasaran perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Shofiyulloh menilai, penegakan hukum terhadap perjudian daring dan narkotika selama ini masih perlu diperkuat, terutama dalam menjangkau bandar, pemodal, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Menurutnya, penindakan tidak seharusnya hanya berfokus pada pelaku di tingkat bawah, tetapi juga harus mampu membongkar jaringan dan sumber pendanaan kejahatan.

“Negara jangan hanya menangkap pemain, bongkar bandar dan rampas keuntungan dari tindak kejahatannya,” tegas Shofiyulloh.

Persoalan Daerah Menjadi Agenda Nasional

Rakornas juga menjadi forum bagi PKC PMII dari berbagai provinsi untuk menyampaikan persoalan yang berkembang di wilayah masing-masing. Berbagai masukan tersebut kemudian dihimpun dan dirumuskan menjadi sikap organisasi di tingkat nasional.

Baca Juga:  PWNU Bengkulu Pilih Pertahankan Mekanisme Lama, Isyarat Dukung One Man One Vote di Muktamar Jombang

Selain perjudian daring dan narkoba, PMII turut menyoroti persoalan pertambangan ilegal, kerusakan hutan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tata kelola fiskal. Isu-isu tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Shofiyulloh menyebut perjudian daring dan narkotika bukan lagi sekadar persoalan kriminalitas individual. Keduanya dinilai telah berkembang menjadi persoalan struktural yang dapat merusak ketahanan keluarga, menurunkan produktivitas generasi muda, hingga mengancam masa depan bangsa.

Ia menjelaskan, praktik perjudian daring berpotensi menjerat masyarakat dalam kecanduan, utang, pinjaman ilegal, kemiskinan, dan konflik sosial. Sementara itu, penyalahgunaan narkotika terus menjadi ancaman bagi kesehatan publik dan keberlangsungan generasi muda.

Dorong Perampasan Aset Menjangkau Bandar

Dalam menyikapi persoalan tersebut, PB PMII menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan harus dilakukan dengan menelusuri sumber kekayaan, membongkar jaringan pendanaan, serta memutus aliran keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Perampasan aset, menurut Shofiyulloh, perlu menjadi bagian penting dari upaya tersebut melalui mekanisme hukum yang adil.

“Selama keuntungan ekonomi dari kejahatan masih dapat dinikmati oleh para bandar dan pemodal, selama itu pula ekosistem kejahatan akan terus memiliki daya untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

PMII mengapresiasi langkah DPR RI yang telah menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai RUU inisiatif. Namun, organisasi mahasiswa tersebut meminta agar substansi regulasi itu tidak berhenti pada pengaturan umum, melainkan secara jelas menjangkau aset yang berasal dari tindak pidana perjudian daring.

Baca Juga:  Modus Baru Terungkap! Pengedar Sabu di Sumedang Gunakan Batang Singkong untuk Isap Narkoba

“Kami tidak ingin RUU Perampasan Aset hanya menjadi instrumen hukum yang kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam menjangkau sumber kekayaan para pelaku kejahatan,” kata Shofiyulloh.

Delapan Tuntutan Hasil Rakornas

Melalui pernyataan sikap bersama, Rakornas PB PMII dan PKC se-Indonesia merumuskan delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, DPR RI, serta aparat penegak hukum. Tuntutan tersebut meliputi:

  1. Aparat penegak hukum membongkar jaringan bandar, pemodal, dan aktor intelektual kejahatan, bukan hanya menindak pelaku di tingkat bawah.
  2. DPR RI dan pemerintah mempertegas ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika, termasuk aset milik bandar, pemodal, dan jaringan pengedar.
  3. DPR RI memasukkan perjudian daring secara tegas sebagai sasaran perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset.
  4. Pengelolaan aset rampasan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
  5. DPR RI membuka ruang partisipasi publik yang bermakna bagi organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
  6. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi tata kelola fiskal secara menyeluruh agar lebih berkeadilan.
  7. Aparat penegak hukum memberantas praktik pertambangan ilegal.
  8. Pemerintah pusat memulihkan kerusakan hutan akibat karhutla serta menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan.
Baca Juga:  Mantan Kades Karangmekar Divonis 3 Tahun Penjara, Dana Proyek Desa Disebut Dipakai Judi Slot

Dikawal Melalui Agenda Advokasi

Hasil Rakornas tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam Muspimnas. PB PMII juga menyatakan bahwa perjuangan melawan perjudian daring dan narkotika tidak cukup dilakukan melalui pernyataan sikap, demonstrasi, maupun kampanye digital, tetapi perlu dilanjutkan dengan langkah advokasi kebijakan yang terukur.

Sejumlah agenda yang disiapkan meliputi konsolidasi organisasi, penyusunan kajian akademik, audiensi dengan DPR RI, edukasi publik, serta pengawalan proses legislasi RUU Perampasan Aset. Melalui langkah tersebut, PB PMII ingin memastikan aspirasi yang dihimpun dari daerah dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan di tingkat nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa PMII tidak hanya hadir sebagai organisasi yang hanya mengkritik kebijakan negara, tetapi juga sebagai kekuatan intelektual mahasiswa yang mampu menawarkan solusi, memberikan rekomendasi, dan mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat,” tutur Shofiyulloh.

Meski mendorong penguatan instrumen perampasan aset, ia mengingatkan agar kewenangan tersebut tidak berubah menjadi alat kesewenang-wenangan negara. Pelaksanaannya harus tetap berlandaskan hukum, menjamin hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

“Inilah saatnya hukum tidak hanya menghukum mereka yang berada di lapangan, tetapi juga menjangkau mereka yang mengendalikan dan menikmati keuntungan dari kejahatan,” pungkasnya.***

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran