Di Rapimcab IPNU-IPPNU Garut, H. Aceng Malki Dorong Kader Perkuat Advokasi Sosial

|

GUGAH – Ketua Majelis Alumni IPNU Kabupaten Garut sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB, H. Aceng Malki, mendorong kader Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) agar mengambil peran lebih luas dalam menjawab persoalan sosial masyarakat. Menurutnya, organisasi pelajar NU harus mampu menjadi penggerak perubahan dan menghadirkan manfaat nyata, bukan hanya berfokus pada kaderisasi internal.

Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) IPNU-IPPNU Kabupaten Garut di Gedung Pemuda, Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul. Dalam kesempatan itu, H. Aceng Malki memberikan dukungan, motivasi, serta masukan mengenai arah gerakan dan pengembangan program organisasi ke depan.

Ia menegaskan, kader IPNU-IPPNU perlu membangun hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah, termasuk mendukung program dan kebijakan Bupati Garut. Namun, dukungan tersebut tidak boleh menghilangkan sikap kritis dan keberanian kader dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

“IPNU-IPPNU harus menjadi penggerak kader perubahan di Garut, penggerak kader kebaikan. Kita harus membantu pemerintah, tetapi bukan menjadi pengikut yang tanpa kritis. Kader-kader IPNU dan IPPNU harus ikut menyukseskan Bupati Garut sebagai kader terbaik NU, tetapi tetap harus kritis terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga:  Rapimcab IPNU-IPPNU Garut Matangkan Akreditasi Organisasi dan Regenerasi Kepemimpinan

Selain mendorong penguatan organisasi, H. Aceng Malki menyoroti pentingnya gerakan advokasi sosial yang menyentuh persoalan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak. Ia mengajak kader untuk memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat, termasuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi hingga tingkat lingkungan terkecil.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah keberadaan anak-anak yang masih melakukan aktivitas ekonomi di jalanan, seperti berjualan dan mengamen hingga malam hari. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi berkaitan dengan eksploitasi ekonomi anak serta dapat menghambat pemenuhan hak mereka atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak.

Karena itu, ia mendorong agar persoalan tersebut menjadi salah satu agenda advokasi IPNU-IPPNU Kabupaten Garut. Upaya penanganannya dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat, sekaligus membangun koordinasi dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan.

Baca Juga:  Hari Sumpah Pemuda 2026, Ketua PC GP Ansor Garut Tekankan Peran Generasi Muda

“Ini harus menjadi salah satu program advokasi kader IPNU-IPPNU untuk generasi muda Garut. Kader harus bergerak, memberikan pemahaman dan pendekatan kepada masyarakat. Apabila tidak berhasil, persoalan tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan agar mendapatkan penanganan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa peran IPNU-IPPNU bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menangani persoalan anak. Sebaliknya, organisasi diharapkan menjadi penggerak kepedulian sosial yang mampu melakukan advokasi, membangun komunikasi, serta menghubungkan masyarakat dengan lembaga pemerintah terkait agar persoalan dapat ditangani secara tepat.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan anak-anak yang menghadapi persoalan ekonomi dan berisiko kehilangan hak-haknya dapat memperoleh pendampingan, perlindungan, serta akses terhadap bantuan yang dibutuhkan. Kader IPNU-IPPNU juga diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap masa depan generasi muda.

Baca Juga:  Dedi Mulyadi Minta Pengelolaan Limbah Industri di Subang Bebas Pungli dan Berizin Resmi

Lebih lanjut, H. Aceng Malki berharap Rapimcab IPNU-IPPNU Kabupaten Garut menghasilkan rumusan program yang tidak hanya memperkuat tata kelola dan kaderisasi organisasi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat. Baginya, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari aktivitas internal, melainkan juga dari kontribusi dan manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitarnya.

“Jadi, kader IPNU-IPPNU harus benar-benar menjadi kader perubahan. Jangan hanya aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat, melihat persoalan, melakukan advokasi, dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Dengan begitu, keberadaan IPNU-IPPNU bisa lebih berdaya dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Garut,” pungkasnya.

Melalui pesan tersebut, Rapimcab diharapkan menjadi momentum bagi IPNU-IPPNU Kabupaten Garut untuk memperluas orientasi gerakan. Kaderisasi tetap menjadi fondasi, sementara kepedulian sosial dan keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dari pengabdian organisasi.***

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran