GUGAH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap sekitar 30 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak.
Hal itu disampaikan Tito saat meninjau program bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Tito, persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui program pembangunan 3 juta rumah dan bedah rumah bagi masyarakat.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memahami bahwa hunian layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
“Bapak, Ibu sekalian, kami langsung saja, ini programnya 3 juta rumah Bapak Presiden ini ditugaskan kepada Pak Ara selaku Menteri Perumahan menunjukkan keseriusan beliau, Bapak Presiden, sangat memahami persoalan perumahan,” kata Tito.
Tito menjelaskan, keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan perumahan juga terlihat dari pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian.
Langkah tersebut dilakukan agar penanganan sektor pekerjaan umum dan perumahan dapat berjalan lebih fokus.
“Maka dipisahkanlah kementerian dulu namanya PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipisahkan, PU sendiri, Perumahan Rakyat sendiri, agar fokus,” ujarnya.
“Kenapa? Tadi data tadi sudah disampaikan, lebih kurang 30 juta keluarga Indonesia itu yang tidak memiliki rumah atau rumahnya tidak layak,” sambungnya.
Pemerintah Targetkan Bedah 450 Ribu Rumah pada 2026
Selain pembangunan 3 juta rumah, pemerintah juga mempercepat program bedah rumah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Tito menyebut target program bedah rumah pada 2026 mencapai 450 ribu unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Bahkan, pemerintah membuka peluang peningkatan jumlah rumah yang direnovasi pada 2027 hingga mencapai jutaan unit.
“Nah, ini salah satunya adalah bedah rumah. Bedah rumah ini meningkat luar biasa betul, 450.000. Bahkan mungkin dalam rapat kita beberapa hari yang lalu, ada keinginan Bapak Presiden tahun depan mungkin ditingkatkan menjadi jutaan, ya, sedang dihitung,” jelasnya.
Meski demikian, rencana peningkatan target tersebut masih dalam tahap penghitungan pemerintah.
Tito juga menyatakan dukungannya kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dalam menjalankan program penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Mendagri Dorong Sinergi Atasi Persoalan Perumahan
Lebih lanjut, Tito mengajak kementerian dan lembaga terkait memperkuat kerja sama dalam mengatasi persoalan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu upaya yang disorot yakni program sertifikasi tanah gratis melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Juga Kementerian ATR/BPN ya dengan program saya tahu yang 1 juta sertifikat gratis untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tanpa dipungut bayaran seluruh Indonesia kalau bisa lebih meningkat lagi,” katanya.
Menurut Tito, penyediaan rumah layak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia menilai perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penting untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk peredaran narkoba.
Karena itu, penanganan kawasan yang memiliki persoalan narkoba dinilai tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum, tetapi juga perlu menyentuh akar permasalahan.
“Dan kita dari Polri, TNI, dan semua pihak kita dukung bersama-sama sehingga teman-teman seperti Pak Kapolda, Pak Kapolri tidak hanya memukul, memotong puncak masalah kampung narkoba dihajar dengan pendekatan kekerasan saja, tapi juga dengan pendekatan menyelesaikan akar masalahnya,” pungkas Tito.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan