Gelombang demonstrasi yang mengguncang sejumlah kota di Eropa kembali membuka pertanyaan mendasar tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Dari protes pelajar di Prancis, krisis hunian di Spanyol, hingga keresahan atas korupsi dan ketimpangan, berbagai persoalan sosial memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak tertangani dengan baik.
Di Prancis, keresahan yang bermula dari ruang-ruang kelas berkembang menjadi gerakan protes berskala nasional. Pelajar mempersoalkan kondisi bangunan sekolah yang memburuk, kekurangan tenaga pengajar, jadwal belajar yang padat, serta ruang kelas yang terlalu sesak. Mereka juga menyuarakan kritik terhadap sistem penerimaan perguruan tinggi yang dianggap menambah tekanan bagi calon mahasiswa.
Ketika serikat pekerja dan kelompok masyarakat bergabung, tuntutan itu meluas melampaui sektor pendidikan. Biaya hidup, harga bahan bakar, upah, dan kualitas layanan publik ikut menjadi sasaran kritik. Persoalan yang semula berpusat di lingkungan sekolah pun berubah menjadi gambaran lebih besar tentang ketidakpuasan sosial.
Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis. Kementerian Dalam Negeri memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi, sedangkan penyelenggara memperkirakan jumlahnya mencapai 800.000 peserta. Sebagian besar aksi berlangsung damai, tetapi bentrokan, penjarahan, kebakaran, dan kerusakan bangunan juga dilaporkan terjadi di sejumlah kota.
Peristiwa itu memperlihatkan dua persoalan yang berjalan beriringan: tuntutan masyarakat atas kehidupan yang lebih layak dan tantangan pemerintah dalam menjaga keamanan tanpa mengabaikan hak warga menyampaikan aspirasi. Ketika kekerasan mendominasi pemberitaan, substansi tuntutan demonstran berisiko tenggelam di balik kerusakan dan bentrokan.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Emmanuel Macron dan pemerintahannya menghadapi tekanan politik yang semakin besar. Kritik tidak hanya datang dari kelompok oposisi, tetapi juga dari masyarakat yang merasa kebijakan pemerintah belum cukup menjawab persoalan sehari-hari. Di balik kerumunan demonstran, tersimpan pertanyaan tentang kemampuan negara menjaga layanan publik dan melindungi daya beli warga ketika ruang fiskal semakin terbatas.
Tragedi Perempuan Lansia dan Krisis Hunian di Spanyol
Di Spanyol, persoalan keterjangkauan hunian menjadi simbol lain dari ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial. Kasus Maricarmen Abascal, perempuan berusia 87 tahun yang digusur dari apartemennya di Madrid pada September 2026, memicu kemarahan publik dan menghidupkan kembali perdebatan mengenai hak penyewa serta lonjakan harga sewa.
Perempuan lansia itu telah tinggal di apartemen tersebut selama lebih dari tujuh dekade. Perselisihan muncul setelah pemilik baru berupaya menaikkan harga sewanya secara drastis. Kasusnya menjadi sorotan luas karena memperlihatkan betapa rentannya warga berpenghasilan terbatas ketika berhadapan dengan perubahan pasar properti.
Abascal kemudian meninggal dunia pada Oktober setelah sempat dirawat di rumah sakit. Serikat penyewa di Madrid mengangkat kasus tersebut sebagai simbol persoalan struktural di pasar hunian Spanyol. Namun, hubungan langsung antara penggusuran dan penyebab kematiannya tidak boleh disimpulkan tanpa bukti medis yang memadai.
Peristiwa tersebut tetap menyentuh persoalan yang lebih luas: bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan dapat bertahan di tengah kenaikan biaya tempat tinggal? Ketika harga sewa meningkat lebih cepat daripada kemampuan ekonomi sebagian warga, rumah tidak lagi sekadar menjadi tempat berlindung, melainkan sumber ketidakpastian sosial.
Krisis hunian juga menjadi ujian bagi pemerintah. Kebijakan perumahan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar apabila hasilnya membuat sebagian masyarakat semakin sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak. Di sisi lain, intervensi pemerintah perlu dirancang secara terukur agar perlindungan penyewa berjalan seiring dengan ketersediaan hunian dan keberlanjutan pasokan rumah.
Dari Portugal hingga Eropa Timur, Ketidakpuasan Memiliki Wajah Berbeda
Keresahan sosial di Eropa tidak memiliki satu penyebab tunggal. Di Portugal, keterjangkauan perumahan dan tekanan biaya hidup menjadi persoalan penting, terutama bagi masyarakat perkotaan dan kelompok muda. Perubahan harga pangan, energi, serta biaya tempat tinggal dapat memperbesar tekanan terhadap rumah tangga, meskipun besarnya dampak berbeda menurut wilayah dan kelompok pendapatan.
Di Italia, ketidakpuasan terhadap layanan publik dan kondisi ekonomi juga menjadi bagian dari perdebatan politik. Namun, demonstrasi di setiap negara memiliki latar belakang, tuntutan, dan dinamika tersendiri. Tidak semua aksi dapat dianggap sebagai bagian dari satu gerakan seragam yang melanda seluruh benua.
Sementara itu, di sejumlah negara Eropa Timur, persoalan transparansi pemerintahan, dugaan korupsi, dan kepercayaan terhadap lembaga publik terus menjadi bahan perdebatan. Di Albania, kontroversi kebijakan pembangunan dan perlindungan kawasan alam memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara investasi dan kepentingan publik. Di Serbia, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil menyoroti akuntabilitas pejabat serta kondisi demokrasi.
Beragamnya persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat tidak selalu berangkat dari ideologi yang sama. Ada warga yang menuntut layanan publik lebih baik, ada yang memperjuangkan hak atas hunian, dan ada pula yang menginginkan pemerintahan lebih transparan. Namun, berbagai tuntutan itu bertemu pada satu harapan: negara harus mampu merespons kebutuhan masyarakat secara nyata.
Ketika Pemilih Kehilangan Kepercayaan kepada Elite Politik
Salah satu tantangan terbesar demokrasi Eropa adalah meningkatnya jarak antara sebagian elite politik dan pengalaman sehari-hari masyarakat. Ketika biaya hidup meningkat, layanan publik menghadapi tekanan, dan peluang ekonomi terasa semakin terbatas, janji politik dapat kehilangan daya tarik jika tidak disertai hasil yang dirasakan warga.
Persoalan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui pembagian ideologi tengah-kiri dan tengah-kanan. Setiap pemerintahan memiliki kondisi ekonomi, struktur koalisi, serta tantangan kebijakan yang berbeda. Meski demikian, ketidakpuasan terhadap partai-partai arus utama dapat membuka ruang bagi kelompok populis yang menawarkan perubahan cepat dan jawaban sederhana atas masalah yang kompleks.
Di Prancis, Marine Le Pen dan Jean-Luc Mélenchon mewakili dua kutub politik yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki basis pendukung yang mengkritik tatanan politik yang ada. Di Jerman, Alternative for Germany (AfD) dan Die Linke menawarkan agenda yang berbeda secara ideologis, namun keduanya dapat menarik pemilih yang kecewa terhadap partai-partai mapan.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kemarahan publik tidak otomatis mengarah pada satu spektrum politik. Ketika kepercayaan terhadap pemerintah melemah, sebagian pemilih bergerak ke kanan, sebagian lainnya ke kiri, sementara yang lain memilih menjauh dari politik elektoral.
Data Pew Research Center dalam survei musim semi 2026 menunjukkan bahwa 69 persen responden di Prancis, 68 persen di Spanyol, dan 62 persen di Italia tidak puas dengan cara demokrasi berjalan di negara mereka. Angka tersebut menggambarkan besarnya ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi, tetapi tidak serta-merta berarti masyarakat menolak demokrasi sebagai sistem pemerintahan.
Perbedaan ini penting. Ketidakpuasan dapat menjadi sinyal bahwa warga menginginkan lembaga demokrasi bekerja lebih baik, bukan selalu keinginan untuk menggantinya dengan sistem yang otoriter. Tantangan bagi pemerintah adalah mengubah kritik tersebut menjadi perbaikan kebijakan yang dapat diukur dan dirasakan.
Daron Acemoglu dan Peringatan tentang Kegagalan Kemakmuran Bersama
Peraih Nobel Ekonomi Daron Acemoglu termasuk akademisi yang menyoroti hubungan antara ketimpangan ekonomi, perubahan teknologi, dan melemahnya kepercayaan terhadap demokrasi liberal. Dalam gagasannya tentang pembaruan demokrasi, ia menekankan pentingnya mengembalikan janji kemakmuran bersama serta memperkuat peran masyarakat dalam menentukan arah kebijakan.
Ada dua persoalan besar yang relevan dengan perdebatan tersebut.
Pertama, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan manfaat yang dirasakan secara merata. Kemajuan teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan produktivitas, tetapi manfaatnya berpotensi terkonsentrasi pada perusahaan, pemilik modal, atau kelompok pekerja dengan keterampilan tertentu. Tanpa kebijakan yang tepat, sebagian pekerja justru menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan tekanan terhadap pendapatan.
Kedua, kebijakan publik berisiko kehilangan legitimasi ketika proses pengambilan keputusan terlalu jauh dari pengalaman masyarakat. Pemerintah dapat memiliki perencanaan ekonomi yang kompleks, tetapi kebijakan tersebut tetap akan dipertanyakan jika sekolah tidak terawat, layanan kesehatan sulit diakses, transportasi tidak memadai, atau warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Masalahnya bukan semata-mata bahwa para elite memiliki pendidikan tinggi. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah pengetahuan dan kewenangan yang mereka miliki digunakan untuk memahami kebutuhan warga serta menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam gagasan yang dikembangkan Acemoglu, pembaruan demokrasi perlu mengutamakan kemakmuran bersama, pemberdayaan masyarakat, dan penghormatan terhadap keberagaman pandangan. Pendekatan tersebut menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh manfaatnya.
Karena itu, pembenahan demokrasi tidak cukup dilakukan melalui pergantian tokoh atau perubahan slogan politik. Perbaikan perlu menyentuh kebijakan upah, penciptaan lapangan kerja, akses pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, serta kualitas infrastruktur publik.
Eropa Masih Memiliki Ruang untuk Memperbaiki Demokrasi
Gelombang protes tidak dengan sendirinya menandai keruntuhan demokrasi liberal di Eropa. Demonstrasi justru merupakan salah satu bentuk partisipasi politik dalam sistem demokratis, selama berlangsung dengan menghormati hukum dan hak orang lain. Namun, demonstrasi yang meluas dan berulang dapat menjadi peringatan serius ketika pemerintah gagal menjawab persoalan yang mendasarinya.
Pemilu juga bukan satu-satunya ukuran kesehatan demokrasi. Pemilu yang kompetitif harus disertai lembaga yang akuntabel, kebebasan sipil, penegakan hukum yang adil, dan kemampuan pemerintah menjalankan kebijakan secara efektif. Tanpa unsur-unsur tersebut, pergantian kekuasaan belum tentu menyelesaikan persoalan yang memicu ketidakpuasan.
Di Prancis, pemilihan presiden 2027 akan menjadi salah satu ujian politik penting. Sementara itu, dinamika pemilu di negara-negara Eropa lainnya mengikuti jadwal dan kondisi politik masing-masing, sehingga tidak tepat menyebut seluruh negara tersebut akan menghadapi pemilu serentak pada tahun yang sama.
Yang lebih mendesak adalah bagaimana pemerintah merespons tuntutan warga sebelum ketidakpuasan semakin dalam. Perbaikan sekolah, perlindungan terhadap kelompok rentan, kebijakan perumahan yang masuk akal, penciptaan pekerjaan berkualitas, serta transparansi pengelolaan negara dapat menjadi langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan.
Pada akhirnya, masa depan demokrasi liberal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah meredam kerusuhan, tetapi juga oleh kesanggupannya memperbaiki kondisi yang membuat warga turun ke jalan. Ketika aspirasi masyarakat didengar dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil, demokrasi memiliki kesempatan untuk memperkuat legitimasi.
Sebaliknya, jika keluhan yang sama terus berulang tanpa penyelesaian, ruang bagi politik ekstrem dan janji-janji populis akan semakin terbuka. Api demonstrasi mungkin dapat dipadamkan untuk sementara, tetapi akar ketidakpuasan akan tetap menyala selama persoalan mendasar masyarakat belum ditangani.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan