GUGAH – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pemerintah tengah membahas rencana pemberian telepon seluler atau handphone (HP) gratis bagi masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos). Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan regulasi program pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas.
Bantahan tersebut disampaikan Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Ia menegaskan, pembahasan mengenai pembagian perangkat telepon seluler gratis tidak pernah dilakukan pemerintah.
“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga, sebagaimana diberitakan media.
Airlangga menjelaskan, program yang sedang disiapkan pemerintah berkaitan dengan pembukaan rekening secara massal. Program tersebut masuk dalam agenda kuartal IV-2026 dan saat ini masih menunggu penyelesaian regulasi.
“Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya,” ujarnya.
Namun, Airlangga belum memerinci ketentuan teknis program tersebut, termasuk mekanisme pembukaan rekening, kriteria peserta, serta kaitannya dengan sistem penyaluran bantuan sosial. Karena itu, program rekening massal perlu dibedakan dari wacana pemberian HP gratis yang ia bantah.
Wacana pemberian HP gratis mencuat setelah Utusan Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana penyediaan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Gagasan itu disampaikan dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa (13/10/2026).
Hashim mengatakan, perangkat tersebut dirancang untuk mendukung penyaluran bantuan pemerintah secara digital. Melalui rekening yang terhubung dengan sistem tersebut, bantuan sosial dan bantuan tunai diharapkan dapat disalurkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi dengan rekening digital,” ujar Hashim dalam forum tersebut.
Hashim juga menjelaskan arah perubahan mekanisme penyaluran bantuan, dari penggunaan uang tunai fisik menuju transfer langsung ke rekening penerima. Namun, pernyataan itu merupakan rencana yang disampaikan Hashim, bukan bukti bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan pembagian HP gratis.
Di sisi lain, program pembukaan rekening secara massal tetap disiapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Menurut laporan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun untuk mendukung penyediaan rekening melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Program ini disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong agar setiap warga negara memiliki rekening bank sekaligus memperkuat inklusi dan literasi keuangan.
Meski begitu, rincian pelaksanaan program, termasuk ketentuan penerima, tahapan pembukaan rekening, dan bentuk fasilitas yang akan diberikan, masih perlu menunggu regulasi resmi pemerintah.
Dengan demikian, dua hal perlu dibedakan dalam perkembangan isu ini: Airlangga membantah pemerintah pernah membahas pembagian HP gratis, sementara persiapan program pembukaan rekening massal masih berjalan. Kepastian mengenai bentuk dan mekanisme kebijakan tersebut baru dapat dinilai setelah pemerintah mengumumkan aturan resminya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan