GUGAH — Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Bantargebang menyampaikan surat aspirasi dan draf usulan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang periode 2026–2031 kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Langkah tersebut ditempuh untuk mendorong agar hak dan kepentingan masyarakat Bantargebang yang terdampak langsung oleh aktivitas pembuangan sampah selama puluhan tahun menjadi pertimbangan dalam pembahasan perpanjangan kerja sama.
Penyampaian surat tersebut merupakan bagian dari upaya PAC GP Ansor Bantargebang memperkuat aspirasi masyarakat melalui jalur kelembagaan. Sebelumnya, organisasi kepemudaan tersebut juga telah menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Bekasi sebagai bagian dari rangkaian komunikasi dengan para pemangku kebijakan.
Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Bantargebang, Egi Cahyanto, menegaskan bahwa perpanjangan kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas pengelolaan sampah.
“Langkah ini kami lakukan agar perpanjangan perjanjian kerja sama tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan operasional pengelolaan sampah, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat Bantargebang yang selama puluhan tahun terdampak langsung,” ujar Egi.
Menurutnya, masyarakat di wilayah Bantargebang memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan yang mengatur keberlanjutan pengelolaan TPST. Karena itu, pembahasan perpanjangan PKS periode 2026–2031 dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong perhatian yang lebih nyata terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat terdampak.
Egi menjelaskan bahwa draf usulan yang disampaikan tidak dimaksudkan sebagai permintaan tanpa landasan, melainkan sebagai masukan yang disusun melalui kajian. Dengan pendekatan tersebut, pihaknya berharap usulan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah yang terlibat.
“Usulan ini kami susun berdasarkan kajian, bukan sekadar permintaan tanpa dasar. Kami ingin memberikan masukan yang memiliki argumentasi jelas agar kepentingan masyarakat terdampak dapat dipertimbangkan dalam perumusan perjanjian kerja sama ke depan,” katanya.
PAC GP Ansor Bantargebang berharap penyampaian aspirasi tersebut dapat membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Mengingat TPST Bantargebang memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan sampah DKI Jakarta, keberlanjutan operasionalnya perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap dampak yang dirasakan masyarakat di wilayah penerima sampah.
Egi juga berharap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dapat menelaah substansi usulan yang disampaikan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat Bantargebang dalam perpanjangan kerja sama.
“Kami berharap Bapak Pramono Anung dapat mempertimbangkan masukan ini secara serius. Harapan kami, perpanjangan kerja sama 2026–2031 tidak hanya menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah, tetapi juga memberikan perhatian yang proporsional terhadap hak dan kepentingan masyarakat Bantargebang,” tuturnya.
Melalui langkah tersebut, PAC GP Ansor Kecamatan Bantargebang menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat melalui mekanisme kelembagaan. Organisasi ini berharap pembahasan perpanjangan PKS TPST Bantargebang dapat mempertimbangkan aspek operasional, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh, sehingga kepentingan pengelolaan sampah dan hak masyarakat terdampak dapat ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang berkeadilan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan