GUGAH.CO — Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September semestinya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada petani. Namun, ketika menelisik realisasi belanja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026, muncul ironi yang sulit diabaikan.
Di saat petani masih bergulat dengan cuaca yang tak menentu, mahalnya biaya produksi, dan ketidakpastian harga hasil panen, sebagian besar belanja dinas justru mengalir untuk kegiatan internal, operasional, dan seremonial.
Berdasarkan data realisasi pengadaan barang dan jasa Dinas Pangan dan Pertanian hingga September 2026, total belanja yang telah terealisasi mencapai Rp1.114.901.765.
Angka tersebut memang terlihat besar. Namun, jika dicermati lebih dalam, komposisi penggunaannya memunculkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan dan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam membangun sektor pertanian.
Dari total anggaran yang telah dibelanjakan, alokasi untuk infrastruktur dasar pertanian seperti pembangunan embung, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta Jalan Usaha Tani hanya mencapai Rp238.286.065 atau sekitar 21,37 persen. Bahkan, untuk Jalan Usaha Tani, realisasi yang tercatat baru sebatas jasa perencanaan perorangan senilai Rp4,7 juta.
Belum ada pembangunan fisik jalan yang benar-benar dapat dimanfaatkan petani untuk mengangkut hasil panen maupun memperlancar distribusi hasil pertanian.
Ironisnya, belanja untuk penyelenggaraan acara, pemeliharaan gedung kantor, dan jasa pelayanan umum justru mencapai Rp377.212.560 atau sekitar 33,83 persen dari total realisasi anggaran.
Dengan kata lain, anggaran yang dihabiskan untuk kebutuhan internal birokrasi dan berbagai kegiatan seremonial lebih besar dibandingkan anggaran yang dialokasikan untuk membangun irigasi, embung, dan akses jalan yang menjadi kebutuhan mendasar para petani.
Sementara itu, porsi terbesar belanja memang diarahkan untuk bantuan bibit tanaman teh, kopi, sayuran, serta berbagai sarana produksi pertanian dengan nilai mencapai Rp499.403.140 atau sekitar 44,80 persen dari total anggaran yang telah direalisasikan.
Meski demikian, efektivitas bantuan tersebut tetap patut dipertanyakan apabila tidak diikuti dengan kebijakan yang mampu menjamin keberlanjutan usaha tani.
Pasalnya, persoalan petani tidak berhenti pada ketersediaan bibit atau sarana produksi. Tanpa adanya jaminan harga pascapanen, perlindungan dari praktik permainan tengkulak, kepastian akses pasar, hingga dukungan permodalan yang memadai, bantuan bibit berpotensi hanya menjadi program jangka pendek yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai pola belanja Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih didominasi pendekatan administratif dan program bagi-bagi bantuan, sementara akar persoalan pertanian belum tersentuh secara serius.
Padahal, tantangan yang dihadapi petani Purwakarta jauh lebih kompleks, mulai dari semakin masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif, terbatasnya infrastruktur irigasi, lemahnya tata niaga hasil panen, hingga tingginya biaya produksi yang terus menekan pendapatan petani.
Momentum Hari Tani Nasional seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun DPRD Kabupaten Purwakarta dalam menentukan arah kebijakan anggaran sektor pertanian.
Keberpihakan kepada petani tidak cukup diwujudkan melalui pidato, seremoni, atau pembagian bantuan semata, melainkan harus tercermin dalam struktur anggaran yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian, penguatan tata niaga, dan perlindungan terhadap kesejahteraan petani.
Selama anggaran untuk kegiatan internal birokrasi masih lebih besar dibandingkan investasi pada irigasi, embung, dan Jalan Usaha Tani, sulit untuk mengatakan bahwa sektor pertanian benar-benar ditempatkan sebagai prioritas pembangunan.
Sebab, yang dibutuhkan petani bukan semakin banyak acara seremonial, melainkan air yang mengalir ke sawah, jalan yang memudahkan hasil panen keluar dari desa, serta kebijakan yang mampu memastikan kerja keras mereka menghasilkan kehidupan yang lebih sejahtera.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan