GUGAH – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menilai identitas ke-NU-an di tengah masyarakat Indonesia semakin cair. Pergeseran itu, menurutnya, membuat NU menghadapi kebutuhan untuk mendefinisikan kembali jati dirinya di tengah perubahan sosial dan kultural.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya dalam acara Bincang-Bincang Menjelang Muktamar ke-35 NU: NU Masa Depan dan Masa Depan NU di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Menurut Gus Yahya, batas sosial dan kultural yang sebelumnya menjadi penanda kuat warga NU kini semakin melebur. Kondisi itu membuat identitas ke-NU-an tidak lagi selalu terbentuk melalui batas-batas sosial sebagaimana pada masa sebelumnya.
“Gus Dur tahun 80-an memperkenalkan wacana tentang pesantren sebagai subkultur dan sekarang sudah enggak ada karena batas sosial, batas kultural sudah hilang semua, sudah lebur,” ujar Gus Yahya.
Di tengah perubahan tersebut, ia justru melihat jumlah masyarakat Muslim yang secara eksplisit mengidentifikasi diri sebagai warga NU mengalami peningkatan signifikan.
Gus Yahya merujuk sejumlah survei yang menunjukkan angka tersebut meningkat dari sekitar 27 persen pada 2005 menjadi 57,2 persen pada 2024.
“Ini luar biasa. Bayangkan dalam waktu hanya 18 tahun,” katanya.
Namun, peningkatan jumlah tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan baru bagi NU.
“Lalu NU dipersepsikan sebagai barang apa sekarang? Sementara, ya, kita menyadari realitas kehidupan NU sendiri itu juga mengalami perubahan-perubahan,” sambungnya.
Struktur NU Diminta Jadi Penentu Identitas
Gus Yahya menilai tantangan utama NU bukan semata soal bertambahnya jumlah warga yang mengaku NU, tetapi bagaimana organisasi tersebut tetap memiliki otoritas dalam mendefinisikan identitas dan arah gerak NU.
Karena itu, ia mendorong penguatan jam’iyyah atau struktur organisasi NU agar tidak ikut larut dalam persepsi ke-NU-an yang berkembang secara bebas di masyarakat.
“Kalau struktur tidak bisa menjadi rujukan dari ta’rif NU, maka justru struktur ini yang kemudian larut ke dalam persepsi ke-NU-an yang awam di tengah-tengah masyarakat luas dan itu secara kultural sudah mulai terjadi,” tegasnya.
Gus Yahya mengatakan, gagasan tersebut menjadi bagian dari tawarannya ketika mencalonkan diri di Lampung, yakni melakukan konsolidasi struktural dengan mengubah pola kepemimpinan NU dari model yang dinilainya kasual menuju struktur yang lebih formal.
“Maka itu yang saya tawarkan ketika saya mencalonkan diri di Lampung itu bahwa saya ingin melakukan konsolidasi struktural dengan mentransformasikan model struktural NU dari model kasual menjadi model yang lebih formal,” ujarnya.
NU dan Politik Kekuasaan
Selain persoalan identitas dan struktur organisasi, Gus Yahya juga menyinggung posisi NU dalam politik nasional.
Ia menegaskan pentingnya menjaga Khittah NU dengan menempatkan organisasi tersebut di luar kontestasi politik kekuasaan. Menurutnya, posisi tersebut menjadi penting karena warga NU secara elektoral tersebar di berbagai partai politik, termasuk Gerindra, PDIP, Golkar, hingga PKB.
“Saya berpikir untuk memperkuat apa yang sudah dihasilkan Muktamar ke-27 di Situbondo untuk kembali ke Khittah dengan menaruh NU dari semua kontestasi politik kekuasaan dan menempatkan NU sebagai buffer dari sistem politik ketika melakukan engagement dengan masyarakat,” paparnya.
Bagi Gus Yahya, NU tidak seharusnya menjadi kendaraan politik tertentu. Sebaliknya, organisasi keagamaan tersebut dinilai perlu mengambil posisi sebagai kekuatan sosial yang dapat berinteraksi dengan seluruh spektrum politik tanpa terseret menjadi bagian dari perebutan kekuasaan.
Ingin NU Jadi Pemain Aktif di Dunia Internasional
Gus Yahya juga memproyeksikan peran NU tidak berhenti pada persoalan domestik. Ia ingin NU tampil sebagai pemain aktif dalam percaturan internasional dengan menawarkan gagasan dan inisiatif atas berbagai persoalan global.
“Maka saya berpikir bahwa kita harus berusaha menjadi active player di dalam percaturan internasional. Kita harus menawarkan inisiatif dan menawarkan gagasan-gagasan terkait berbagai macam isu yang dipertarungkan. Itu juga membutuhkan positioning di dalam konstelasi internasional,” ujarnya.
Di forum yang sama, Wakil Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta KH Endin AJ Soefihara menyinggung kriteria ideal seorang Ketua Umum PBNU.
Menurutnya, posisi tersebut tidak hanya membutuhkan kapasitas keilmuan dan spiritualitas, tetapi juga dukungan logistik.
“Jadi, Ketua Umum PBNU itu kan syaratnya memiliki kapasitas keilmuan, terkenal, lalu spiritualitasnya tinggi. Itu kan syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu punya logistik. Itu baru syarat Ketua Umum PBNU,” kata KH Endin.
Ia kemudian melontarkan seloroh yang menggambarkan rumitnya syarat kepemimpinan di tubuh organisasi tersebut.
“Cuma untuk terkenal dan punya spiritual dan punya logistik, itu celakanya harus jadi Ketua Umum PBNU dulu,” selorohnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan