GUGAH – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan bahwa seluruh dinamika yang muncul di lingkungan Nahdlatul Ulama harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Penegasan itu disampaikan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang akan digelar akhir Agustus 2026.
Menurut Gus Yahya, konstitusi organisasi menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban, legitimasi, dan keberlangsungan roda organisasi. Karena itu, setiap perbedaan pandangan maupun ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan pengurus tidak boleh diselesaikan di luar koridor aturan yang telah disepakati bersama.
“Setiap persoalan organisasi termasuk ketika muncul ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan atau kepengurusan, harus diselesaikan melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam organisasi,” terang Gus Yahya saat menghadiri Halaqah Pra-Muktamar di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (8/8/2026).
Dalam halaqah bertema Piagam Nilai-Nilai Keulamaan tersebut, Gus Yahya menjelaskan forum tersebut menjadi ruang pembahasan awal terhadap sejumlah materi strategis yang akan dibawa ke Muktamar ke-35 NU.
“Ini forum untuk melakukan diskusi-diskusi awal atas materi muktamar. Karena diskusi hari ini tentang Piagam Nilai-Nilai Keulamaan yang nanti akan menjadi salah satu materi yang akan dibicarakan di muktamar,” kata Gus Yahya.
Ia menerangkan, Piagam Nilai-Nilai Keulamaan akan memuat prinsip-prinsip dasar mengenai keulamaan, mulai dari perspektif universal, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, keulamaan Nusantara, hingga peran ulama dalam bingkai Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut tidak dapat dipisahkan dari tata kelola organisasi. Karena itu, AD/ART harus dipahami sebagai konstitusi yang menjadi pedoman dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan organisasi.
“Organisasi memang konstitusinya adalah AD/ART. Tanpa konstitusi itu kan keberadaan organisasi jadi seperti apa. Jadi konstitusi organisasi dan berdisiplin di dalam menerapkannya,” kata dia.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dinamika internal NU menjelang Muktamar. Sebelumnya, Gus Yahya juga telah menekankan bahwa pelaksanaan Muktamar harus berlangsung secara sah, bermartabat, dan sepenuhnya berpedoman pada AD/ART sebagai jalan konstitusional dalam menyelesaikan persoalan organisasi.
Dalam sesi dialog bersama jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Jawa Timur, Gus Yahya juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan munculnya konflik apabila pengurus yang terpilih dinilai belum mampu memenuhi harapan organisasi.
Ia menilai situasi semacam itu merupakan bagian dari dinamika yang lazim terjadi dalam kehidupan organisasi.
“Kadang-kadang walaupun sudah dipilih berdasarkan prosedur, mekanisme yang semestinya, tapi hasilnya kadang-kadang tidak diharapkan,” ujar Gus Yahya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap evaluasi terhadap kepengurusan harus tetap ditempuh melalui mekanisme resmi yang telah diatur organisasi, bukan melalui langkah-langkah di luar ketentuan.
“Koreksi terhadap kekurangan-kekurangan itu juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai, mekanisme dan prosedur-prosedur yang diatur oleh aturan organisasi, tetap harus konstitusional,” tegasnya.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut akan menjadi momentum penetapan arah organisasi sekaligus membahas berbagai agenda strategis bagi perjalanan NU pada masa mendatang.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan