Kedatangan dua wanita berinisial NR dan NS ke Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, belum lama ini, tampaknya bukan sekadar menagih kepastian putusan Dewan Etik DPP Partai Golkar.
Di balik penampilan dan tuntutan yang mereka sampaikan, terselip dugaan kuat bahwa kedua wanita tersebut dijadikan alat atau peluru politik oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Purwakarta.
Menyedihkan memang. Dua orang wanita tampil ke muka publik, berhadapan dengan lembaga kepartaian, dan menyuarakan tuntutan yang sesungguhnya belum sepenuhnya memenuhi kaidah prosedur organisasi.
Padahal, sesuai penjelasan yang berkembang, putusan Dewan Etik itu sifatnya baru rekomendasi, belum putusan final yang dapat langsung dieksekusi. Dan yang lebih penting lagi, pihak yang dituju pun belum pernah menerima salinan surat resmi, sehingga belum memiliki kesempatan untuk membela diri.
Belum selesai prosesnya, namun sudah didesak agar segera dijalankan. Mengapa terburu-buru? Mengapa harus mendesak di saat seluruh perhatian kader sedang tertuju pada persiapan Musda?
Banyak yang mulai bertanya: Siapa sesungguhnya yang berdiri di belakang kedua wanita itu? Siapa yang menyuruh, memberi arahan, dan menyusun narasi tuntutan tersebut?
Karena jika ditinjau dari kedudukan keanggotaannya, keberadaan mereka di dalam partai pun diduga sudah tidak aktif lagi. Secara prinsipil, mereka tidak lagi memiliki hak penuh untuk menuntut eksekusi sanksi internal partai.
Lantas, mengapa tiba-tiba muncul dan bersuara lantang?
Jawabannya terasa semakin jelas: mereka dimanfaatkan. Dipergunakan sebagai kedok agar terkesan ada desakan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan, padahal sesungguhnya ini adalah permainan politik internal, upaya mendahului keadilan, mencoreng nama baik calon tertentu, dan membentuk opini publik seolah-olah sanksi sudah mutlak, padahal proses hukum organisasi belum selesai.
Sungguh kasihan. Dua wanita itu tampil ke depan, memikul beban tuntutan yang sebenarnya bukan sepenuhnya urusan mereka, sementara otak dan penggerak sesungguhnya bersembunyi di balik layar, memanfaatkan mereka untuk merusak lawan tanpa harus tampak sendiri.
Partai Golkar seharusnya menjadi rumah yang menjaga kehormatan dan keadilan. Jangan sampai demi kursi ketua, orang-orang diperalat, wanita dijadikan tameng, dan prosedur dilangkahi demi kemenangan sesaat.
Biarlah Musda nanti berjalan dengan keterbukaan dan kejujuran. Jangan biarkan orang lain berkorban nama baiknya hanya untuk kepentingan segelintir pihak yang tak berani tampil sendiri. Keadilan tak boleh kalah oleh taktik. Dan kebenaran, sekalipun lambat, pada akhirnya akan tetap tegak.
Agus M. Yasin
Penulis adalah Kader Senior Partai Golkar Purwakarta.
Favoritkan
Tinggalkan Balasan