GUGAH – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dan tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Dedi saat meninjau langsung layanan pengaduan SPMB di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan setiap aduan masyarakat ditangani secara langsung dan profesional.
Dedi menegaskan, setiap laporan yang disampaikan harus disertai bukti dan data yang jelas agar pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada, sebutkan siapa pelakunya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, dan di mana kejadiannya. Laporkan saja, akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Dedi.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu kunci untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan objektif, adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang melanggar aturan.
“Jangan hanya isu. Sebutkan siapa yang melakukan jual beli kursi, siapa gurunya, siapa pejabatnya. Kalau ada bukti, laporkan dan akan diproses hukum,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, berkomitmen menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Pastikan Aduan Ditangani Langsung
Dalam kunjungannya ke Kantor Disdik Jabar, Dedi juga berdialog dengan sejumlah orang tua calon peserta didik yang datang untuk menyampaikan berbagai kendala serta mencari kejelasan terkait proses penerimaan murid baru.
Di tengah banyaknya keluhan yang muncul, Dedi menilai masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat mengenai tahapan yang sedang berlangsung.
Ia menjelaskan bahwa saat ini proses yang berjalan masih berupa Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan belum memasuki tahap pendaftaran resmi SPMB.
“PCMB merupakan proses pemetaan untuk melihat potensi penerimaan calon murid di sekolah tujuan. Ini bukan pendaftaran. Justru melalui pemetaan ini berbagai kendala bisa diketahui lebih awal sebelum pelaksanaan SPMB,” katanya.
Menurut Dedi, tahapan PCMB dapat diibaratkan sebagai simulasi atau latihan sebelum proses seleksi sesungguhnya dimulai. Melalui mekanisme tersebut, calon murid dan orang tua dapat mengetahui peluang diterima di sekolah tujuan sekaligus menyiapkan alternatif pilihan apabila diperlukan.
“Lebih baik kesulitan diketahui sekarang saat masih ada waktu untuk memperbaiki. Daripada persoalan baru muncul setelah proses penerimaan ditutup dan kesempatan melakukan perbaikan sudah tidak ada,” ujarnya.
Soroti Gangguan Sistem
Selain memberikan penjelasan terkait tahapan PCMB, Dedi juga menyoroti sejumlah gangguan teknis pada aplikasi layanan SPMB yang dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, sebagian besar laporan yang masuk berkaitan dengan persoalan sistem yang masih dapat diperbaiki. Karena itu, ia meminta jajaran terkait segera melakukan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal.
Terkait perbedaan hasil penilaian yang dipersoalkan sebagian peserta, Dedi menjelaskan bahwa hal tersebut umumnya berkaitan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Termasuk di dalamnya aturan mengenai penilaian prestasi, domisili, serta persyaratan khusus lainnya yang harus mengacu pada regulasi resmi.
Minta Orang Tua Tidak Panik
Dedi juga mengimbau seluruh orang tua calon peserta didik agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
“Kepada seluruh orang tua siswa, saya minta tidak panik. Tujuan pemetaan ini justru agar kita bisa mengetahui berbagai persoalan lebih awal dan memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, sistem SPMB 2026 telah dirancang untuk meminimalkan potensi kecurangan dan memperkuat prinsip keadilan dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Menanggapi berbagai isu mengenai dugaan praktik curang dalam penerimaan siswa di sekolah negeri, Dedi memastikan pemerintah terus berupaya menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar berlangsung secara objektif dan transparan.
“Sudah jelas, anak pejabat saja banyak yang tidak lulus,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses penerimaan murid baru berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik.***
Tinggalkan Balasan