GUGAH – Kebijakan pemerintah yang menyatakan kondisi ekonomi nasional tetap stabil menuai respons kritis dari pelaku usaha sektor transportasi darat di daerah. Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Garut menilai, realitas di lapangan justru menunjukkan tekanan biaya operasional yang semakin berat bagi pengusaha angkutan.
Ketua Organda Kabupaten Garut, Yudi Nurcahyadi, menyampaikan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ditahan pemerintah dengan lonjakan harga komponen operasional kendaraan yang tidak terkendali.
“Keterangan pemerintah yang menyatakan ekonomi dalam kondisi baik-baik saja justru menjadi polemik bagi kami, khususnya di sektor angkutan. Di satu sisi BBM subsidi tidak naik, tapi di sisi lain harga suku cadang, oli, dan ban terus mengalami kenaikan yang signifikan,” ujar Yudi dalam keterangan yang disampaikan kepada tim media melalui sambungan telepon seluler, pada Senin (1/6/2026).
Menurut Yudi, kondisi ini menciptakan dilema bagi pelaku usaha angkutan. Di satu sisi, tarif angkutan tidak dapat disesuaikan karena pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi. Namun di sisi lain, biaya operasional terus meningkat akibat kenaikan harga berbagai komponen penting kendaraan.
Ia menilai, situasi tersebut secara tidak langsung “menyandera” keberlangsungan usaha angkutan. Pengusaha dipaksa menanggung beban biaya yang terus naik tanpa adanya ruang penyesuaian tarif yang memadai.
“Kalau BBM tidak naik, kami tidak punya dasar untuk menaikkan tarif. Tapi realitanya, harga spare part, oli, dan ban naik luar biasa. Ini yang membuat kami berada dalam posisi sulit,” tegasnya.
Lebih lanjut, Organda Garut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah kebijakan yang lebih realistis dan adaptif terhadap kondisi di lapangan. Salah satu opsi yang disampaikan adalah penyesuaian harga BBM subsidi secara terukur, agar pelaku usaha memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian tarif angkutan.
Menurut Yudi, kebijakan yang selaras antara harga energi dan biaya operasional akan menciptakan keseimbangan dalam ekosistem transportasi, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau ada penyesuaian, semuanya bisa berjalan lebih seimbang. Pengusaha tidak tertekan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Organda juga berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan para pelaku usaha transportasi daerah, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, sektor transportasi dinilai menjadi salah satu sektor vital yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat perannya dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.***
Tinggalkan Balasan