GUGAH – Memasuki akhir Mei 2026, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta menunjukkan sejumlah tantangan dalam penyerapan anggaran, terutama pada sektor pembangunan fisik dan beberapa pos pendapatan strategis.
Berdasarkan data postur APBD Kabupaten Purwakarta per 29 Mei 2026, total pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,458 triliun baru terealisasi Rp736,03 miliar atau 29,94 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp713,54 miliar dari pagu Rp2,483 triliun atau sekitar 28,74 persen.
Di sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,037 triliun dengan realisasi Rp278,72 miliar atau 26,87 persen. Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak daerah yang telah mencapai Rp203,13 miliar atau 28,46 persen dari target Rp713,64 miliar.
Adapun retribusi daerah baru terealisasi Rp72,87 miliar atau 23,86 persen dari target Rp305,35 miliar. Sementara itu, pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target Rp7,94 miliar tercatat belum menghasilkan realisasi hingga akhir Mei 2026.
Struktur belanja daerah menunjukkan bahwa belanja pegawai masih menjadi komponen dengan realisasi terbesar. Dari pagu Rp1,059 triliun, belanja pegawai telah terserap Rp397,56 miliar atau 37,53 persen.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja modal yang baru mencapai Rp42,47 miliar dari pagu Rp169,64 miliar atau sekitar 25,03 persen.
Sementara itu, belanja barang dan jasa terealisasi Rp177,94 miliar atau 20,85 persen dari pagu Rp853,36 miliar. Adapun kelompok belanja lainnya mencapai Rp95,57 miliar atau 23,85 persen dari total pagu Rp400,69 miliar.
Jika dibandingkan secara nominal, realisasi belanja pegawai mencapai hampir sembilan kali lipat dibandingkan realisasi belanja modal yang umumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan peningkatan layanan publik.
Data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per 30 Mei 2026 juga menunjukkan sejumlah pos yang belum terealisasi.
Dari total alokasi TKDD sebesar Rp1,187 triliun, realisasi telah mencapai Rp503,79 miliar atau 42,41 persen.
Namun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan dengan pagu Rp1,40 miliar tercatat belum terealisasi sama sekali atau masih berada di angka 0 persen.
Kondisi serupa juga terlihat pada Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan dan DAU Bidang Pendidikan yang masing-masing masih mencatatkan realisasi 0 persen hingga akhir Mei.
Belum terserapnya sejumlah dana yang telah dialokasikan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.
Selain DAK Fisik dan DAU sektoral, beberapa akun anggaran lainnya juga masih menunjukkan realisasi yang sangat rendah.
Di antaranya:
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: target Rp7,94 miliar, realisasi 0 persen.
- DAK Fisik Penugasan: target Rp1,40 miliar, realisasi 0 persen.
- DAU Bidang Kesehatan: realisasi 0 persen.
- DAU Bidang Pendidikan: realisasi 0 persen.
- Belanja Bagi Hasil: target Rp47,83 miliar, realisasi 0 persen.
- Belanja Tidak Terduga: target Rp30,98 miliar, realisasi baru 0,03 persen.
Dengan posisi tahun anggaran yang telah mendekati pertengahan tahun, percepatan pelaksanaan program dan pengadaan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas penyerapan APBD.
Selain menjaga kinerja pendapatan daerah, optimalisasi belanja modal dan percepatan pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat dinilai menjadi kunci agar manfaat APBD dapat lebih cepat dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi daerah.
Data hingga akhir Mei 2026 menunjukkan bahwa Purwakarta masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mempercepat realisasi anggaran pada semester kedua tahun ini, terutama pada sektor-sektor yang hingga kini belum menunjukkan penyerapan signifikan.***
Tinggalkan Balasan