​1,5 Tahun Kepemimpinan Farhan-Erwin Dinilai Gagal, GMNI Bandung Menggelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Evaluasi Total Tata Kelola Kota

GUGAH.CO – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung menggelar aksi unjuk rasa dan menyampaikan tuntutan terbuka di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Senin (21/9/2026).

Aksi ini dilakukan untuk menyoroti 1,5 tahun masa pemerintahan Walikota Muhammad Farhan dan Wakil Walikota Erwin yang dinilai gagal menghadirkan perubahan nyata serta terjebak dalam krisis tata kelola pemerintahan.

​Dalam keterangannya, Ketua Badan Kerja Cabang (BKC) GMNI Bandung, Halim Mulia, menegaskan bahwa kepemimpinan baru Kota Bandung seharusnya diiringi dengan perbaikan kualitas hidup warga, bukan sekadar pergantian narasi politik dan pameran proyek infrastruktur semata.

​”Masyarakat Kota Bandung saat ini masih dihadapkan pada persoalan mendasar sehari-hari. APBD seharusnya menjadi instrumen untuk menyelesaikan masalah rakyat, bukan sekadar angka yang dihabiskan tanpa manfaat nyata,” tegas Halim Mulia di Pemkot Bandung, Senin (21/9).

GMNI Bandung membeberkan sejumlah data krusial yang menjadi indikator tajam turunnya kualitas tata kelola Pemkot Bandung, antara lain:

• Tekanan Inflasi dan Kemiskinan:

Berdasarkan data BPS Kota Bandung, angka inflasi pada Mei 2026 melonjak tajam hingga 3,32% (dibandingkan Mei 2025 sebesar 1,16%). Angka ini lebih tinggi dari inflasi Jawa Barat (3,07%) maupun Nasional (3,08%). Lonjakan harga kebutuhan pokok ini semakin mencekik daya beli 99,12 ribu jiwa warga miskin (3,78%) serta 99.300 orang pengangguran terbuka (7,22%) di Kota Bandung.

• ​Krisis Pendidikan dan Dugaan Jual Beli Kursi:

Sektor pendidikan berada dalam kondisi mengkhawatirkan dengan ditemukannya 7.800 anak putus sekolah dan 17.775 siswa kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Tak hanya itu, GMNI mengungkap fakta kelemahan pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) akibat ditemukannya praktik jual beli kursi di 4 sekolah dengan tarif Rp5 juta hingga Rp8 juta per kursi, ditambah ketimpangan fasilitas sekolah antara wilayah pusat dan pinggiran kota.

• ​Darurat Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH):

Timbulan sampah Kota Bandung yang mencapai 1.496 ton per hari dinilai belum dikelola secara profesional dari sumbernya dan masih bergantung pada pola konvensional (kumpul-angkut-buang) tanpa transparansi anggaran. Di sisi lain, capaian RTH Kota Bandung per Januari 2026 baru menyentuh 12,56%, masih jauh dari target aman amanat Undang-Undang sebesar 30%, yang memicu kenaikan suhu kota serta polusi udara.

​Atas berbagai persoalan mendasar tersebut, GMNI Cabang Bandung secara resmi melayangkan 7 tuntutan utama kepada Pemkot Bandung:

1. ​Mendesak Pemkot Bandung membenahi tata kelola pemerintahan dan memperkuat akuntabilitas publik.
2. ​Menjadikan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama kebijakan.
3. ​Menjamin pendidikan yang merata, berkualitas, terjangkau, serta memberantas mafia SPMB.
4. ​Menjamin akses pelayanan kesehatan yang mudah, layak, dan berkeadilan bagi seluruh warga.
5. ​Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke wilayah pinggiran.
6. ​Segera bertindak aktif dan sistematis dalam mengatasi persoalan sampah yang makin kronis.
7. ​Melakukan perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara nyata demi keberlanjutan ekosistem.

​GMNI Bandung menegaskan akan terus mengawal dan mengonsolidasikan gerakan masyarakat apabila Pemkot Bandung tidak segera mengambil langkah konkrit dalam menyelesaikan krisis tata kelola ini.