Jejak Nahdlatul Wathan
Sejarah mencatat dua tokoh muda yang dikenal progresif dan revolusioner serta aktif di Surabaya, yakni KH. Abdul Wahab Chasbullah dan H.O.S. Tjokroaminoto. Keduanya sama-sama aktif dalam Sarekat Islam.
Sebelum kembali ke Tanah Air, Abdul Wahab Chasbullah yang menimba ilmu di Makkah sejak 1908 bersama sahabatnya, KH. Mas Mansur, turut mendirikan Sarekat Islam Cabang Makkah. Masa itu bertepatan dengan lahirnya Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan nasional.
Pada 1914, Abdul Wahab Chasbullah kembali ke Indonesia dan menetap di Surabaya. Di kota inilah ia aktif mengorganisasi Sarekat Islam bersama H.O.S. Tjokroaminoto. Tidak lama kemudian, bersama KH. Mas Mansur yang baru pulang dari Al-Azhar, Kairo, Mesir, ia mendirikan Nahdlatul Wathan.
Peneliti NU asal Belanda, Martin van Bruinessen, menyebut Abdul Wahab Chasbullah sebagai “pengorganisir yang bersemangat”. Saat itu usianya baru 26 tahun. Rekan-rekannya juga masih relatif muda, seperti KH. Mas Mansur (19 tahun), Mas Alwi (24 tahun), dan Ridwan Abdullah (30 tahun), yang kemudian dikenal sebagai perancang lambang Nahdlatul Ulama yang masih digunakan hingga kini.
Jauh sebelum Nahdlatul Ulama berdiri pada 1926, telah lahir sejumlah organisasi yang menggunakan nama serupa, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air), Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Pedagang), dan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran). Organisasi-organisasi tersebut lahir dalam rentang waktu yang tidak berjauhan sebagai buah semangat kaum muda saat itu.
Namun pada 1919, kebersamaan para tokoh tersebut mulai mengalami perbedaan pandangan. Forum diskusi Tashwirul Afkar yang dibentuk sebagai ruang intelektual untuk membahas persoalan penjajahan, pemikiran, dan ideologi akhirnya tidak berlanjut setelah KH. Mas Mansur bergabung dengan Muhammadiyah. Perbedaan pilihan organisasi tersebut juga berdampak pada renggangnya hubungan dengan Mas Alwi yang tetap berada di barisan Abdul Wahab Chasbullah.
Lahirnya Nahdlatul Ulama
Gagasan pendirian Nahdlatul Ulama mulai menguat sejak 1920. Pada 1922, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari Pulau Jawa berkumpul di Bangkalan, Madura, untuk bertemu Syaikhona Kholil Bangkalan.
Restu pendirian NU kemudian diberikan pada 1924 melalui penyerahan tongkat dan tasbih Syaikhona Kholil kepada KH. Hasyim Asy’ari yang diantarkan oleh santrinya, KH. As’ad Syamsul Arifin.
Sayangnya, Syaikhona Kholil tidak sempat menyaksikan kelahiran Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 di Bubutan, Surabaya. Beliau wafat pada penghujung 1925.
Pada saat NU resmi berdiri, KH. Hasyim Asy’ari didaulat sebagai Rais Akbar. Sementara itu, H. Hasan Basri Gipo dipercaya menjadi Ketua Tanfidziyah pertama. Saat menerima amanah tersebut usianya sekitar 57 tahun. Nama “Gipo” merupakan kependekan dari Sagipodin, keluarga saudagar besar yang dikenal memiliki garis keturunan Sunan Ampel.
Kepemimpinan NU dari Masa ke Masa
Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri atas Syuriah dan Tanfidziyah, sedangkan Mustasyar berperan sebagai penasihat. Pimpinan tertinggi Syuriah adalah Rais Aam, sedangkan pimpinan tertinggi Tanfidziyah adalah Ketua Umum.
Pada masa awal berdirinya NU, jabatan tertinggi berada pada posisi Rais Akbar yang diemban KH. Hasyim Asy’ari sejak 1926 hingga 1947.
Setelah H. Hasan Basri Gipo (1926–1929), jabatan Ketua Tanfidziyah dipegang KH. Muhammad Noer (1929–1937). Selanjutnya, Muktamar NU 1937 memilih KH. Mahfudz Siddiq sebagai Ketua Tanfidziyah. Saat menerima amanah itu usianya baru sekitar 30 tahun dan menjabat hingga 1944, pada masa pendudukan Jepang.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Muktamar NU 1946 di Watu Congol, Magelang, memilih KH. Nahrawi Tahir sebagai Ketua Tanfidziyah menggantikan KH. Mahfudz Siddiq. Saat itu KH. Hasyim Asy’ari masih menjabat sebagai Rais Akbar.
Pada 1947, KH. Hasyim Asy’ari wafat dan dimakamkan di kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang. Sejak saat itu, jabatan Rais Akbar tidak lagi digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada pendiri NU tersebut. Sebagai gantinya, jabatan tertinggi Syuriah berubah menjadi Rais Aam.
Masih pada tahun yang sama, KH. Abdul Wahab Chasbullah dipilih sebagai Rais Aam dan memimpin hingga 1971.
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949, Muktamar NU 1951 memilih KH. Wahid Hasyim sebagai Ketua Umum PBNU periode 1951–1954. Putra KH. Hasyim Asy’ari itu menerima amanah saat berusia 37 tahun, namun wafat pada 1953.
Kekosongan kepemimpinan kemudian diisi melalui Muktamar 1954 yang memilih KH. Muhammad Dahlan sebagai Ketua Umum PBNU. Saat itu usianya sekitar 45 tahun. Masa kepemimpinannya berlangsung hingga 1956, diduga karena kesibukannya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.
Pada Muktamar ke-21 tahun 1956, KH. Idham Chalid terpilih sebagai Ketua Umum PBNU ketika baru berusia 35 tahun. Ia kemudian memimpin PBNU hingga 1983.
Era Baru Kepemimpinan NU
Muktamar NU ke-27 yang berlangsung di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, pada 1984 menjadi tonggak penting sejarah organisasi. Dalam forum tersebut, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang saat itu berusia 44 tahun terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.
Banyak peneliti menyebut periode tersebut sebagai era baru NU. Di bawah kepemimpinan Gus Dur, NU mengalami transformasi pemikiran dan penguatan peran sosial di tengah kuatnya kekuasaan Orde Baru.
Pada saat yang sama, KH. Achmad Siddiq dipercaya menjadi Rais Aam atas amanat Ketua Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), KH. As’ad Syamsul Arifin. Keduanya memimpin NU ketika pemerintah menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila bagi organisasi kemasyarakatan.
Salah satu pidato KH. Achmad Siddiq yang dikenang hingga kini berbunyi:
“Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh bangsa, teristimewa kaum muslimin, untuk mendirikan negara kesatuan di wilayah Nusantara. Para ulama dalam NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial.”
Penutup
Perjalanan kepemimpinan Nahdlatul Ulama sejak berdiri pada 1926 menunjukkan dinamika yang berbeda di setiap zaman. Menariknya, banyak tokoh yang dipercaya memimpin NU berada pada usia yang relatif muda ketika menerima amanah, baik pada masa penjajahan, awal kemerdekaan, maupun era Orde Lama.
Memasuki abad kedua NU, yang ditandai dengan satu abad usia organisasi pada 2023, Nahdlatul Ulama menegaskan kembali komitmennya melalui semangat “Merawat Jagat, Membangun Peradaban” sebagai arah perjuangan di masa depan.
Serang, 3 Agustus 2026
Oleh: Hamdan Suhaemi



Tinggalkan Balasan