Di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang masih menjerit, ruang kelas rusak, jalan berlubang, fasilitas publik yang terbengkalai. Purwakarta justru mempertontonkan ironi yang menyakitkan, sewa kuda untuk safari budaya lebih diprioritaskan daripada perbaikan sarana rakyat.
Arak-arakan pejabat menunggang kuda, dalam rangkaian Hari Jadi Purwakarta bukan sekadar pertunjukan budaya. Ia telah berubah menjadi simbol yang problematik, kemegahan yang dibangun di atas keringat rakyat, namun jauh dari denyut kebutuhan rakyat itu sendiri.
Apa yang sebenarnya sedang dipertontonkan?
Ketika pejabat berbaris di atas pelana, mengenakan atribut kebesaran, melintas di hadapan rakyat yang hanya menjadi penonton. Maka yang lahir bukan kebanggaan kolektif, melainkan jarak sosial yang kian menganga.
Purwakarta hari ini seolah ditarik mundur ke masa feodal, rakyat di bawah, penguasa di atas secara simbolik dan nyata.
Ini bukan sekadar soal estetika budaya, tapi ini adalah soal sensitivitas sosial dan keberpihakan anggaran. Ketika uang rakyat digunakan untuk membiayai kemewahan simbolik, sementara kebutuhan dasar belum terpenuhi, maka yang terjadi adalah ketimpangan prioritas yang tidak bisa lagi ditoleransi.
Lebih ironis lagi, semua ini terjadi di tengah kaburnya pemahaman sejarah dan penguatan identitas daerah. Seharusnya momentum Hari Jadi Purwakarta menjadi ruang refleksi, menguatkan akar sejarah dari Wanayasa hingga Sindangkasih, bukan malah menjadi panggung euforia yang kehilangan makna.
Kami tidak anti budaya, dan tidak menolak tradisi. Namun, kami menolak budaya yang dijadikan legitimasi kemewahan di atas penderitaan diam rakyat.
Oleh karena itu, hentikan pemborosan anggaran untuk simbolisme yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Prioritaskan perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Kembalikan peringatan Hari Jadi Purwakarta sebagai refleksi sejarah, bukan panggung kekuasaan. Bangun budaya yang membumi, bukan yang menjulang menjauh dari rakyat.
Purwakarta tidak butuh parade kekuasaan di atas kuda, Purwakarta butuh keadilan anggaran dan keberpihakan nyata kepada rakyatnya.
Oleh: Agus M. Yasin – Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta
Favoritkan
Tinggalkan Balasan