KITA hidup di negeri yang sejak dulu digembar-gemborkan sebagai “gemah ripah loh jinawi”. Sebuah tanah yang konon hanya perlu ditancapi tongkat kayu, maka ia pun akan tumbuh menjadi tanaman yang berbuah lebat.
Namun di balik narasi kemakmuran yang selalu diucapkan dengan lantang di atas mimbar-mimbar resmi, terselip sebuah ironi yang getir: kita terus berbicara soal membangun ketahanan pangan, padahal sedang berdiri di atas tanah yang perlahan melorot ke dalam jurang kerawanan pangan.
Saat ini pasar menjadi panggung yang penuh tekanan. Harga kebutuhan pokok merangkak naik perlahan namun pasti, seolah saling berlomba menyentuh langit. Dalihnya selalu sama: ketidakseimbangan pasokan dan permintaan.
Angka inflasi bukan lagi sekadar deretan angka di laporan meja kerja pejabat, melainkan bayangan gelap yang mengintip dari balik dompet rakyat yang makin menipis.
Yang lebih memilukan, kita masih terlalu bergantung pada kehendak langit. Para petani dan pengamat menatap awan dengan cemas, menghitung hari demi hari. Jika dalam waktu dekat hujan tak kunjung turun, seluruh bangunan “ketahanan pangan” yang sering dipuji itu bisa runtuh seketika. Ancaman kerawanan pangan bukan lagi cerita masa depan, melainkan tamu yang kini sudah mengetuk pintu.
Ketika tanah retak dan ladang mengering, dampaknya tak berhenti sekadar soal perut yang lapar. Akan muncul efek domino yang meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Sektor pertanian, yang menjadi tumpuan hidup bagi puluhan juta orang, termasuk pekerja harian dan buruh tani, akan mati suri. Saat lahan tak bisa diolah, mereka yang setiap hari mengandalkan tenaga dan cangkul akan kehilangan sumber penghasilan sama sekali.
Ini adalah hukum sebab-akibat yang paling menyedihkan. Saat perut lapar dan dompet kosong, pilihan hidup makin menyempit. Sering kali nurani kalah oleh desakan kebutuhan bertahan hidup. Jika nanti angka kriminalitas naik, itu bukan berarti jumlah orang jahat bertambah, melainkan karena peluang untuk hidup layak makin tertutup rapat.
Air bersih yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga, perlahan berubah menjadi barang mewah. Kelangkaan air bukan sekadar soal rasa haus, melainkan pintu masuk bagi wabah penyakit yang mengancam kesehatan publik.
Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan: kita bangga menyebut diri bangsa agraris, namun justru berada di ambang ketidakmampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Kita terus membicarakan ketahanan, tapi melupakan fondasinya, tanah yang terjaga dan kesejahteraan petani yang terjamin.
Kita terjebak dalam siklus buruk: baru bereaksi saat bencana datang, bukan membangun sistem yang kuat sebelum musibah menyapa. Akhirnya istilah “ketahanan pangan” hanya terdengar megah di ruangan ber-AC, sementara di ladang dan kampung halaman, kerawanan pangan makin menganga lebar.
Sembari menunggu hujan turun, sepatutnya kita bertanya: bukan sekadar berapa banyak beras di gudang cadangan, tapi seberapa rapuh sebenarnya sistem yang kita bangun selama ini?
Sejarah bangsa ini mencatat berulang kali: ketahanan pangan bukan sekadar soal teknik bercocok tanam, melainkan cermin nyata dari stabilitas sosial dan kematangan tata kelola negara. Jejak tragedi masa lalu menjadi pelajaran yang sayangnya kerap kita abaikan.
Pada abad ke-17, masa Kerajaan Mataram, sejarah mencatat penderitaan rakyat yang berlarut-larut selama dua tahun berturut-turut. Musim kemarau panjang yang ekstrem berganti dengan banjir dahsyat, lalu disusul letusan gunung berapi yang menghancurkan lahan pertanian.
Belum lagi konflik internal kerajaan yang memecah konsentrasi perlindungan rakyat. Dalam catatan masa itu, digambarkan rakyat terpaksa menyambung hidup dengan memakan akar-akaran dan umbi liar di hutan, karena tak ada lagi tanaman yang tumbuh di ladang mereka sendiri.
Berabad kemudian, pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), guncangan politik berimbas langsung ke urusan perut. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, kekeringan hebat disusul serangan hama memusnahkan hasil panen. Tahun 1964 menjadi salah satu titik tergelap, di mana laporan mencatat jeritan petani yang kehilangan segalanya, di tengah inflasi yang membuat harga kebutuhan melambung tak terkendali.
Krisis pangan global tahun 1970-an pun tak luput menyapa Indonesia. Perubahan iklim, lonjakan harga minyak dunia, dan pertumbuhan penduduk yang tak sebanding dengan kemampuan produksi pangan, menjadi ujian berat bagi negara. Peristiwa ini sempat menjadi pengingat penting bahwa ketahanan pangan tak bisa dibangun sendirian, dan tak boleh berhenti pada keberuntungan alam semata.
Bahkan di era modern yang serba canggih ini, bahaya itu tak pernah benar-benar pergi. Tahun 2018 lalu, masyarakat Suku Mausu Ane di Pulau Seram, Maluku, mengalami kelaparan hebat.
Lahan pertanian mereka hancur diserang tikus dan babi hutan pasca kebakaran hutan. Keterpencilan dan minimnya sistem peringatan dini membuat mereka tak sempat menyelamatkan cadangan pangan. Peristiwa ini membuktikan: celah sistem dan pengabaian pada komunitas terpencil bisa berujung pada tragedi kemanusiaan.
Deretan peristiwa di atas bukan sekadar catatan sejarah atau daftar kejadian masa lalu. Ia adalah peringatan abadi: kerawanan pangan akan selalu mencari celah saat alam tak bersahabat, saat sistem distribusi lemah, dan saat negara lupa pada kewajiban dasarnya.
Kini, saat kita kembali menghadapi cuaca ekstrem dan ketidakpastian iklim, pertanyaannya bukan lagi “bisa tidak kita berproduksi?”, melainkan “sudahkah kita belajar dari setiap musim lapar yang pernah merenggut nyawa leluhur kita?”.
Mengabaikan sejarah adalah jalan tercepat untuk mengulang kesalahan yang sama. Dan sayangnya, dalam setiap babak krisis, rakyat kecil selalu menjadi barisan paling depan yang menanggung derita.
Sekadar mengingatkan sebuah pernyataan dari Presiden pertama bangsa ini saat peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (yang kini menjadi Institut Pertanian Bogor) di Darmaga, Bogor, pada tanggal 27 April 1952:
”Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; jika kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka malapetaka; oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner.”
(redaksi gugah.co)
Tinggalkan Balasan