GUGAH – Tahun 2005 aktivitas Kantor Dewan Pendidikan Ciamis yang berada di Komplek Perkantoran Kertasari saban hari selalu hangat dengan berbagai aktivitas. Namun memasuki tahun 2011 keadaan mulai berubah. Aktivitas di kantor tersebut menjadi sepi, tak lagi ramai kendaraan yang terparkir.
Tak ada aktivis, wartawan, kepala sekolah, tokoh masyakarat yang berdiskusi di lobi sambil ngopi, tak ada lagi diskusi soal pendidikan anak bangsa.
Keadaan ini membuat para tokoh masyarakat peduli pendidikan, merasa ada yang harus ditanyakan kepada pemerintah daerah. Forum Peduli Pendidikan (FPP) menggelar Audiensi dengan Komisi D DPRD Ciamis, Senin (6/7/2026).
Audiensi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi D Anggia Herfianti, dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Ciamis Erwan Darmawan, Tim Perumus Dewan Pendidikan Dr. Sumadi, Hendra Sukarman, SH., MH, Kabag Hukum Setda Ciamis Deden Nurhadana,SH, dan sejumlah tokoh masyarakat peduli pendidikan yang tergabung dalam FPP.
Pada Audiensi tersebut FPP mendesak Pemerintah Ciamis mempercepat pembentukan Dewan Pendidikan tahun 2026.
Salah satu tokoh pendidikan yang juga mantan Kepala SMK dan mantan Anggota DPRD Jawa Barat, Johan J Anwar mengawali narasinya dengan nasib Dewan Pendidikan Ciamis tidak jelas. Padahal, secara regulasi Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003, amanatnya jelas bahwa setiap daerah harus memiliki Dewan Pendidikan.
“Dewan Pendidikan itu perlu. Tidak bisa dibiarkan saja kosong. Regulasinya jelas. Kami bersama kawan – kawan dari tokoh pendidikan, kalangan akademisi, aktivis, ingin tahu apa yang menjadi kendala, sampai keadaan seperti ini seperti dibiarkan,” kata Johan mengawali narasi audiensi.
Johan pun meminta, Tim Perumus membeberkan analisis terkait Dewan Pendidikan Ciamis. Serta minta beberapa orang dari pihak FPP untuk menyampaikan gagasan, pada audiensi tersebut.
Dr. Sumadi membeberkan tanggal 23 Oktober 2025 sebenarnya telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD), dengan undangan sebanyak 28 orang.
Termasuk mengundang beberapa pengurus Dewan Pendidikan Ciamis berdasar SK Bupati Nomor 443 Tahun 2011, karena hanya ada SK itu. “Namun tidak ada yang hadir pada FGD tersebut,” kata Sumadi.
“Hasil dari FGD, kajian akademik, telah disampaikan semua. Latar belakang perumusan dan gambaran pendidikan secara umum, termasuk kolaborasi dewan pendidikan yang lemah, sampai pada harus dibuat pansel, semuanya sudah disampaikan,” ujar Sumadi.
Tim Kajian Fakultas Hukum Unigal Ciamis Hendra Sukarman memperkuat bahwa draft naskah akademik untuk merevitalisasi Dewan Pendidikan sudah ada.
Sejak diselenggarakannya FGD tanggal 23 Oktober 2025, Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Setda Ciamis terkesan tidak gayung bersambut, lantaran progresnya masih abu-abu. Ada kesan saling menunggu.
Tokoh masyarkat yang juga Mantan Ketua Komisi IV bidang Pendidikan DPRD Ciamis Hendra Marcussi, meminta sesama perangkat pemerintah Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum tidak memperlihatkan ketidakselarasan. Apalagi ini sebenarnya sangat simpel.
“Dewan Pendidikan sampai tahun 2011 tidak ada, periodesasi nya jelas. Terkait ada usulan yang belum disampaikan tinggal koordinasi itu bisa cepat,” kata Hendra.
Perwakilan Perguruan Tinggi Endin Lidinillah, mendesak dengan tegas terkait kepastian waktu, baik Dinas Pendidikan maupun Bagian Hukum Setda dalam rangka mempercepat realisasi terbentuknya Dewan Pendidikan Ciamis tahun 2026.
“Minta waktu berapa lama, sampai kapan kami menunggu, harus jelas. Jangan sampai ngaret lagi, dari 23 Oktober sampai sekarang belum,” kata Endin.
Wakil Ketua Komisi D Anggia Hefianti menegaskan akan meneruskan masalah ini ke dalam Rapat Komisi, serta akan mengawal percepatan Dewan Pendidikan Ciamis 2026.*
Tinggalkan Balasan