GUGAH – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di pusat Kota Purwakarta, Senin (15/6).
Aksi dimulai dari kawasan Situ Buleud. Massa kemudian berjalan kaki menuju Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta sebelum melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Purwakarta.
Pantauan di lapangan, para mahasiswa sempat menaiki panggung kehormatan yang disiapkan untuk acara pawai Hari Jadi Purwakarta yang dijadwalkan berlangsung pada malam harinya. Di lokasi tersebut, mereka menyampaikan orasi serta menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah.
Sejumlah poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah dibentangkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Nyanyian perjuangan dan yel-yel khas mahasiswa juga terus menggema selama aksi berlangsung.
Setelah beberapa menit berorasi, massa aksi yang mayoritas mengenakan pakaian berwarna hitam kembali melanjutkan perjalanan menuju Gedung DPRD Purwakarta.
Saat tiba di pertigaan Ciganea, tepatnya di dekat Gerbang Tol Jatiluhur, massa sempat melakukan blokade jalan dan kembali menggelar orasi. Mereka juga membakar ban bekas sebagai bagian dari aksi demonstrasi.
Di lokasi tersebut, puluhan personel kepolisian mulai melakukan pengamanan guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban.
Usai menyampaikan orasi, massa kembali bergerak menuju Gedung DPRD Purwakarta. Setibanya di depan gedung dewan, para mahasiswa melanjutkan aksi dengan menyampaikan kritik terhadap pemerintah serta mendesak agar aspirasi mereka didengar.
“Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan, dan membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan,” ujar salah seorang orator di depan Gedung DPRD Purwakarta.
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Purwakarta menyampaikan delapan tuntutan, yakni:
1. Menghentikan pemborosan APBN, menghentikan program MBG dan KDMP, serta mengalihkan anggarannya untuk subsidi rakyat.
2. Menurunkan harga bahan pokok dan BBM serta menstabilkan nilai tukar rupiah.
3. Membatalkan kebijakan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat dan pelaku UMKM.
4. Menghentikan militerisme di ranah sipil serta membatalkan revisi UU TNI dan UU Polri.
5. Menarik investasi dan militer dari Papua, menghentikan eksploitasi Proyek Strategis Nasional (PSN), serta mewujudkan reforma agraria yang sejati.
6. Meninjau ulang perjanjian dagang internasional dan menolak intervensi imperialis.
7. Memberikan kepastian status serta gaji yang layak bagi guru dan tenaga kesehatan honorer.
8. Menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat serta membebaskan seluruh tahanan politik.
Hingga berita ini ditulis, massa aksi masih berupaya masuk ke Gedung DPRD Purwakarta untuk bertemu dengan anggota dewan dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Tinggalkan Balasan