GUGAH – Viral video yang diduga memperlihatkan pesta komunitas gay di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Karawang memicu reaksi keras dari GP Ansor Karawang. Organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama itu mendesak pemerintah daerah dan aparat kepolisian tidak sekadar menjadi penonton.
Ketua PC GP Ansor Karawang, Ahmad Syahid, meminta aparat segera mengusut tuntas dugaan aktivitas yang dinilai meresahkan masyarakat tersebut, termasuk menelusuri peran pengelola tempat hiburan yang diduga menjadi lokasi kegiatan.
“GP Ansor Karawang mendesak Pemerintah Daerah dan aparat kepolisian untuk segera turun tangan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi kegiatan tersebut,” tegas Ahmad Syahid, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, jika ditemukan adanya unsur kesengajaan atau pembiaran dari pihak pengelola, pemerintah tidak boleh ragu menjatuhkan sanksi tegas, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin usaha.
GP Ansor menilai Karawang tidak boleh menjadi ruang bebas bagi aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma agama dan nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Namun, organisasi tersebut juga menegaskan bahwa penanganan persoalan harus dilakukan melalui jalur hukum, bukan dengan aksi persekusi.
“Kami mengedepankan dakwah bil hikmah, mengajak dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan. Upaya perbaikan harus dilakukan dengan merangkul dan membimbing, bukan dengan menyebarkan kebencian,” ujarnya.
Meski mengedepankan pendekatan persuasif, GP Ansor memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Mereka meminta aparat bekerja secara profesional, transparan, dan tidak membiarkan polemik ini menguap tanpa kejelasan.
Tak hanya meminta penindakan, GP Ansor juga mengusulkan langkah pencegahan. Salah satunya dengan memanggil seluruh pengelola tempat hiburan malam, kafe, hotel, dan tempat usaha sejenis untuk menandatangani pakta integritas agar tidak memfasilitasi aktivitas yang melanggar hukum maupun norma yang berlaku.
Selain itu, GP Ansor mendorong pembentukan tim gabungan yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta organisasi kepemudaan untuk melakukan pengawasan rutin terhadap lokasi-lokasi yang dianggap rawan pelanggaran.
“GP Ansor dan Banser siap bersinergi menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban sosial di Karawang,” kata Ahmad.
GP Ansor juga mengingatkan seluruh kader dan masyarakat agar tidak terpancing melakukan tindakan main hakim sendiri. Pengawalan kasus, kata mereka, harus dilakukan secara konstitusional dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Sebagai bentuk keseriusan, GP Ansor membuka kemungkinan menggelar aksi damai apabila pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai lamban atau tidak menunjukkan langkah konkret dalam mengusut kasus tersebut.
“Kami berharap semua pihak bergerak cepat sesuai kewenangannya agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di masyarakat,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan