CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon, Senin (25/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I menyoroti pentingnya penguatan sarana dan prasarana Damkar guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, bersama anggota Komisi I, Imam Yahya dan Syaifurrohman.
Rombongan diterima Kepala DPKP Kota Cirebon, Andi Riskiyanto. Dalam kesempatan itu, Andi memaparkan berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Damkar saat menjalankan tugas di lapangan.
Agung Supirno mengatakan, tugas Damkar saat ini tidak hanya memadamkan kebakaran. Damkar juga bertugas melakukan pengendalian dan pencegahan kebakaran, penyelamatan, hingga edukasi serta pemberdayaan masyarakat terkait mitigasi kebakaran.
“Damkar ini bekerja untuk masyarakat. Karena itu kami di Komisi I DPRD Kota Cirebon berkomitmen agar Damkar bisa bekerja lebih maksimal dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat Kota Cirebon,” ujar Agung.
Menurutnya, berbagai kebutuhan yang disampaikan DPKP Kota Cirebon akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran dan rapat DPRD Kota Cirebon agar mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Insya Allah Komisi I akan menyampaikan ke Badan Anggaran dan rapat DPRD agar beberapa kebutuhan Damkar bisa dipenuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan optimal,” katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius ialah kondisi hidran di Kota Cirebon. Agung menilai keberadaan hidran yang aktif dan berfungsi optimal sangat penting untuk mendukung proses pemadaman kebakaran.
Ia mendorong Pemerintah Kota Cirebon bersama PDAM melakukan optimalisasi hidran di berbagai ruas jalan.
“Harapan kami minimal satu ruas jalan ada satu hidran. Problem hari ini memang ada hidran yang aktif, tapi ketika jam kerja pengisian airnya kurang maksimal. Kalau malam mungkin 20 menit sudah penuh, tapi siang bisa sampai satu jam. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah melalui PDAM,” ungkapnya.
Selain hidran, Komisi I juga menyoroti kebutuhan kendaraan rescue khusus untuk penanganan non-kebakaran. Selama ini Damkar Kota Cirebon kerap menerima permintaan bantuan evakuasi ular, tawon vespa, hingga penanganan bencana lainnya, namun belum memiliki kendaraan rescue khusus.
Agung menyebut usulan pengadaan mobil rescue sebenarnya sudah pernah diajukan pada 2025. Namun, rencana tersebut belum terealisasi akibat efisiensi dan pergeseran anggaran ke sektor lain.
“Damkar ini urgensinya sangat tinggi karena bukan hanya memadamkan api, tetapi juga penyelamatan korban banjir, kebencanaan, hingga evakuasi hewan berbahaya. Karena itu pelayanan cepat harus didukung sarana dan prasarana,” jelasnya.
Ia berharap pengadaan mobil rescue dapat kembali diperjuangkan dalam pembahasan APBD Perubahan maupun APBD 2026 mendatang.
“Mobil rescue ini penting karena tidak mungkin evakuasi ular atau tawon menggunakan mobil pemadam yang besar. Selain terkendala kemacetan, faktor kehati-hatian dan efektivitas penanganan juga menjadi pertimbangan,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan