PURWAKARTA – Elitasari Kusuma Wardani, istri dari Kepala BPKAD Jabar Norman Nugraha, menuai sorotan tajam setelah terlihat asyik berjoget ria di tengah bergulirnya pengusutan kasus hukum yang diduga menyeret namanya. Pejabat yang kini menduduki posisi Kabid Setbang Balitbangda Purwakarta tersebut kedapatan berjoget bersama sejumlah pejabat perempuan lain dalam acara Kirab Mahkota Binokasih.
Berdasarkan pantauan dari video yang beredar luas di masyarakat, Elitasari tampak mengenakan baju kebaya putih bersama Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Purwakarta Tin Sumartini, Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta Sadiah, serta Kepala BKAD Purwakarta Nina Herlina. Keempat pejabat perempuan tersebut terlihat sangat menikmati alunan musik dan bergoyang bersama tanpa beban.
Aksi tersebut dinilai nirempati oleh publik. Sebab, saat ini Kejaksaan Negeri Purwakarta sedang gencar mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan PLTS di 20 Puskesmas senilai Rp18 Miliar. Elitasari sendiri menjadi salah satu figur yang santer lantaran posisinya yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek tersebut dieksekusi.
Lambatnya penanganan hukum dalam skandal ruang publik ini juga mulai memicu kecurigaan dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Komunitas Madani Purwakarta, Zaenal Abidin, mengingatkan aparat penegak hukum agar menjaga integritas dan tidak mengulur waktu pengusutan perkara.
“Penanganan kasus PLTS ini terkesan lambat, padahal bukti fisik kerusakan di lapangan sudah sangat nyata. Kejaksaan tinggal mengecek apakah anggaran jumbo sebesar Rp900 juta per unit itu logis untuk perangkat yang dalam dua tahun saja sudah rusak dan tidak bisa digunakan,” ujar Zaenal Abidin saat dihubungi awak media beberapa waktu lalu.
Zaenal mendesak korps adhyaksa bertindak transparan agar tingkat kepercayaan masyarakat di daerah tidak luntur. Menurutnya, aparat penegak hukum harus serius mengusut tuntas indikasi kerugian negara ini agar tidak muncul asumsi liar di tengah publik mengenai adanya tebang pilih perkara.
Kritik pedas mengenai mangkraknya proyek energi terbarukan ini juga dikonfirmasi oleh sumber internal di lingkungan dinas kesehatan. Ia menyebut keberadaan unit PLTS di puluhan Puskesmas tersebut kini beralih fungsi menjadi sampah ruangan yang mempersempit fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami tidak tahu bagaimana teknis awalnya, yang jelas perangkat itu sekarang hanya memenuhi tempat saja tanpa ada fungsi dan manfaatnya sama sekali untuk operasional Puskesmas,” ungkap sumber internal tersebut.
Meski pihak tim penyidik Kejaksaan dikabarkan telah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik ke sejumlah Puskesmas, hingga saat ini belum ada keterangan resmi ataupun rilis tertulis mengenai kelanjutan status hukum dari para pejabat yang terlibat.***
Tinggalkan Balasan