BANDUNG – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat bersama PC PMII se-Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (21/5/2026).
Massa mulai memadati kawasan pusat legislatif tersebut sejak pukul 14.00 WIB dengan membawa berbagai atribut demonstrasi, bendera organisasi, dan spanduk berisi tuntutan.
Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan mendalam terhadap potret buruk pembangunan di Jawa Barat. PMII menilai arah kebijakan pemerintah daerah saat ini telah melenceng jauh dari mandat konstitusi dan janji-janji politik elit.
Dalam tuntutannya, PMII menyoroti sepuluh isu krusial yang melanda Jawa Barat. Di antaranya adalah darurat akses pendidikan, tingginya angka stunting, ledakan pengangguran, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Selain itu, mahasiswa mengkritik keras krisis fiskal daerah yang ditandai dengan defisit anggaran mencapai Rp1,14 triliun pada tahun lalu, yang berujung pada gagal bayar puluhan proyek infrastruktur.
Suasana aksi memuncak ketika Ketua PKC PMII Jawa Barat, Rusli Hermawan, naik ke atas mobil komando. Dalam orasinya, Rusli menegaskan bahwa aksi ini adalah kewajiban moral intelektual mahasiswa untuk menyuarakan jeritan rakyat kecil yang selama ini ditutupi oleh kosmetik media sosial para elit politik.
“Hari ini kita menyaksikan ironi terbesar di tanah Pasundan; Jawa Barat dipuji sebagai pusat industri nasional, namun rakyatnya menganggur dan terjerat kemiskinan sistemik! APBD yang gemuk justru habis untuk belanja birokrasi dan proyek seremonial, sementara hak dasar rakyat atas pendidikan gratis, jaminan kesehatan, dan ruang hidup dikorbankan demi mengejar target investasi asing,” teriak Rusli membakar semangat massa.
“Kami tidak butuh konten media sosial, kami tidak butuh politik pencitraan! Yang rakyat butuhkan adalah kebijakan nyata yang menyentuh urat nadi persoalan ekonomi mereka!” tegas Rusli.
Lebih lanjut, Rusli menyoroti maraknya konflik agraria, intimidasi mafia tanah terhadap petani kecil, serta bobroknya tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat yang dituding menjadi sarang korupsi dan titipan politik. PMII mendesak dilakukan audit independen secara total terhadap seluruh BUMD serta menuntut reformasi agraria sejati.
Aksi yang berlangsung dinamis ini sempat diwarnai ketegangan saat massa menuntut pimpinan DPRD dan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat keluar menemui mereka di jalur aspal.
Selain isu makro, mahasiswa mendesak adanya kepastian hukum bagi buruh kontrak korban eksploitasi, pemerataan infrastruktur di wilayah Jawa Barat Selatan yang tertinggal, hingga penuntasan kasus ijazah siswa miskin yang masih tertahan di berbagai sekolah.
Pimpinan PKC PMII Jabar menegaskan bahwa selesainya aksi hari ini bukan akhir dari pergerakan, melainkan awal dari gelombang pengawalan yang jauh lebih besar.
Sebagai langkah tegas, PKC PMII Jawa Barat memberikan tenggat waktu (deadline) selama 7×24 jam kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk memberikan jawaban serta langkah konkret.
Jika dalam waktu satu minggu tidak ada progres nyata, PMII mengancam akan melumpuhkan pusat pemerintahan Jawa Barat dengan mengerahkan massa yang berlipat ganda dari seluruh kabupaten dan kota.
Manifesto gerakan bertajuk ‘Reignite PMII Jabar’ ini ditegaskan akan terus digaungkan sebagai komitmen organisasi untuk tetap berdiri tegak di garis perjuangan rakyat demi tegaknya keadilan di bumi Jawa Barat.***
Tinggalkan Balasan