gugah.co – Penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) untuk delapan pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat baru mencapai Rp731,32 miliar hingga triwulan III 2026. Angka tersebut setara 48,30 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,514 triliun.
Realisasi tersebut menunjukkan penyaluran dana Otsus masih belum mencapai separuh dari alokasi anggaran tahun ini. Kondisi itu juga memperlihatkan adanya perbedaan capaian penyaluran yang cukup lebar di antara pemerintah daerah penerima.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Moch Abdul Kobir, mengatakan percepatan penyaluran masih diperlukan. Menurut dia, sejumlah pemerintah daerah menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi pencairan.
DJPb, kata Kobir, secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi hambatan tersebut.
“Sebagai financial advisor (penasihat keuangan), kami setiap minggu melakukan rapat dengan pemerintah daerah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi,” ujarnya di Manokwari, Senin.
Penyaluran dana Otsus dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama sebesar 30 persen, tahap kedua 45 persen, dan tahap ketiga sebesar 25 persen dari total pagu anggaran.
Namun, pencairan setiap tahap bergantung pada pemenuhan dokumen persyaratan. Di antaranya penyelesaian dokumen Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus perubahan, realisasi penyerapan dana tahap pertama minimal 50 persen, serta capaian pelaksanaan program sekurang-kurangnya 15 persen.
Kobir menjelaskan, realisasi penyaluran sebesar 48,30 persen menunjukkan proses pencairan telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal penyaluran tahap kedua yang mencapai 75 persen dari total pagu.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, DJPb bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari dan KPPN Fakfak meningkatkan pendampingan terhadap pemerintah daerah, terutama daerah dengan capaian penyaluran rendah.
Pendampingan itu dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan secara langsung sekaligus menghubungkan pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), lembaga yang memiliki kewenangan memverifikasi pemenuhan persyaratan penyaluran.
“Kami akan menghubungkan pemerintah daerah dengan DJPK supaya bisa cari solusi atas kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kelengkapan dokumen syarat salur,” kata Kobir.
Berdasarkan data DJPb, Kabupaten Teluk Wondama mencatat persentase penyaluran tertinggi, yakni 72,26 persen dari pagu Rp132,66 miliar. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Fakfak dengan realisasi 71,93 persen dari pagu Rp129,34 miliar, serta Teluk Bintuni sebesar 69,65 persen dari pagu Rp148,27 miliar.
Selanjutnya, Pegunungan Arfak mencatat realisasi 66,91 persen dari pagu Rp131,11 miliar, disusul Manokwari Selatan sebesar 54,49 persen dari pagu Rp84,53 miliar.
Sementara itu, penyaluran untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat baru mencapai 36,61 persen dari pagu Rp667,29 miliar. Kabupaten Kaimana mencatat realisasi 31,22 persen dari pagu Rp109,24 miliar.
Adapun Kabupaten Manokwari menjadi daerah dengan capaian penyaluran terendah, yakni 24,15 persen dari pagu Rp111,56 miliar.
Perbedaan capaian tersebut menjadi perhatian dalam upaya mempercepat penyaluran dana Otsus. Pemenuhan persyaratan administrasi dan pelaksanaan program menjadi faktor penting agar anggaran yang dialokasikan dapat segera disalurkan kepada daerah penerima.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan