Ada kecenderungan untuk menganggap persoalan pendidikan sebagai isu sektoral: ruang kelas, biaya kuliah, atau fasilitas sekolah. Namun, ketika keluhan-keluhan itu terus diabaikan, pendidikan dapat berubah menjadi pintu masuk bagi krisis politik yang lebih luas. Bagi saya, gelombang demonstrasi di Prancis dan Albania menunjukkan bahwa sekolah sering kali bukan sumber masalah, melainkan tempat pertama di mana ketidakpuasan sosial menemukan bentuknya.
Di Prancis, protes yang bermula dari keluhan mengenai kondisi sekolah berkembang menjadi kritik terhadap ketimpangan, pemangkasan anggaran, dan tekanan biaya hidup. Di Albania, demonstrasi mahasiswa menyatu dengan kekecewaan terhadap pemerintahan yang dianggap tidak lagi mendengar aspirasi publik. Isunya berbeda, tetapi pola yang terlihat hampir sama: keresahan sosial menemukan momentumnya melalui dunia pendidikan.
Fenomena ini mengingatkan saya pada pemikiran Aristoteles dalam Politics. Bagi Aristoteles, ukuran utama sebuah pemerintahan bukan sekadar siapa yang berkuasa, melainkan untuk kepentingan siapa kekuasaan dijalankan. Pemerintahan yang baik mengutamakan kepentingan bersama (common good), sedangkan pemerintahan yang menyimpang lebih sibuk melayani kepentingan golongan tertentu. Dalam pembahasannya tentang stasis atau pergolakan politik, Aristoteles juga menekankan bahwa ketidakadilan dan ketimpangan merupakan penyebab utama lahirnya gejolak dalam sebuah negara.
Dari sudut pandang itu, demonstrasi di Prancis maupun Albania tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan sekolah atau mahasiswa. Tuntutan mengenai biaya hidup, kualitas pendidikan, korupsi, maupun ketimpangan sosial mencerminkan adanya persepsi bahwa negara tidak lagi bekerja secara memadai untuk kepentingan bersama. Ketika persepsi semacam ini menguat, protes menjadi sesuatu yang hampir tak terhindarkan.
Yang menurut saya paling menarik justru pandangan Aristoteles tentang pendidikan. Ia berpendapat bahwa stabilitas negara bergantung pada pendidikan warga negara, karena melalui pendidikanlah nilai-nilai politik dan kehidupan bersama dibentuk. Ironisnya, dalam dua kasus ini, ruang pendidikan justru menjadi titik awal munculnya ketidakpercayaan terhadap negara. Hal itu menunjukkan bahwa ketika sekolah gagal menjadi ruang yang memberi harapan, ia dapat berubah menjadi ruang yang melahirkan perlawanan.
Tentu saja saya tidak bermaksud menyamakan Prancis dan Albania. Keduanya memiliki sejarah, sistem politik, dan dinamika sosial yang berbeda. Saya juga tidak membenarkan tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, ataupun bentrokan dengan aparat. Negara memiliki kewajiban menjaga ketertiban, sebagaimana warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Namun demikian, menurut saya, yang lebih menentukan bukanlah ada atau tidaknya demonstrasi, melainkan bagaimana pemerintah meresponsnya. Jika setiap kritik dijawab terutama dengan penangkapan, atau seluruh protes dianggap sebagai hasil provokasi pihak luar, maka akar persoalan berisiko tetap tidak tersentuh. Pendekatan semacam itu mungkin meredakan situasi untuk sementara, tetapi belum tentu memulihkan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, demonstrasi yang dipelopori pelajar dan mahasiswa bukan sekadar keramaian di jalanan. Ia merupakan pertanyaan politik yang diajukan generasi muda kepada para pemegang kekuasaan: apakah negara masih dijalankan untuk kepentingan bersama, atau hanya untuk kepentingan segelintir orang? Pertanyaan itulah yang telah diajukan Aristoteles lebih dari dua ribu tahun lalu, dan tampaknya masih tetap relevan hingga hari ini.
Oleh: Dwi Faiq Fahmi – Penulis adalah Mahasiswa semester 3 program studi Hubungan Internasional, UIN Jakarta.
Favoritkan
Tinggalkan Balasan