GUGAH – Istana merespons kritik Greenpeace Indonesia yang menyoroti penanganan krisis iklim dan meningkatnya biaya hidup pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Respons tersebut disampaikan Prasetyo di Jakarta, Selasa (20/10/2026), setelah Greenpeace menggelar aksi damai di kawasan Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Dalam aksi itu, para aktivis membentangkan spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” untuk mendesak pemerintah memperkuat penanganan persoalan lingkungan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kita semua berusaha sekeras-kerasnya, semua dilakukan. Bukan juga kemudian tidak ngapa-ngapain sebagaimana yang ditulis di spanduk,” kata Prasetyo kepada wartawan.
Ia menegaskan pemerintah tidak menginginkan kebakaran hutan dan lahan terus berulang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang terbentuknya hujan sekaligus membantu mengurangi dampak kabut asap di wilayah terdampak.
Prasetyo memaparkan pelaksanaan OMC berdasarkan laporan terkait penanganan karhutla di sejumlah daerah. Operasi tersebut menggunakan bahan semai natrium klorida (NaCl) dan dry ice atau es kering, dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan potensi awan.
Di Sumatera Selatan, OMC dilaksanakan sejak 16 Oktober 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, operasi tersebut telah mencatat delapan sorti penerbangan dengan penggunaan 1.600 kilogram NaCl dan 4.000 kilogram dry ice.
Dukungan tambahan dilakukan dari posko Lampung pada 15–18 Oktober melalui enam sorti penerbangan dengan penggunaan 4.800 kilogram dry ice. Langkah ini dilakukan untuk membantu mengatasi kendala jarak pandang di Palembang. Menurut laporan pemerintah, pelaksanaan OMC di Sumatera Selatan diikuti penurunan konsentrasi PM2.5 dan peningkatan jarak pandang.
Sementara itu, di Kalimantan Tengah, operasi yang dimulai sejak 26 Agustus telah mencatat 48 sorti penerbangan dengan penggunaan 43.800 kilogram NaCl. Volume curah hujan selama periode operasi tersebut dilaporkan mencapai 67,45 juta meter kubik.
Operasi bantuan dari posko Kalimantan Selatan juga dilakukan untuk mendukung penanganan di Kalimantan Tengah. Sejak 18 Oktober, operasi tersebut mencatat dua sorti penerbangan dengan penggunaan masing-masing 800 kilogram dry ice dan 800 kilogram NaCl.
Hujan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kapuas, Gunung Mas, dan Barito Timur.
Di Kalimantan Selatan, OMC berlangsung sejak 10 Oktober dengan 23 sorti penerbangan dan penggunaan 23.000 kilogram NaCl. Operasi menggunakan dua unit pesawat dan dilaporkan menghasilkan volume curah hujan total sebesar 222,67 juta meter kubik. Hujan juga tercatat di Kabupaten Tabalong, Tapin, dan Barito Kuala.
Adapun di Kalimantan Barat, operasi yang dimulai sejak 22 Agustus telah mencatat 107 sorti penerbangan dengan penggunaan 98.800 kilogram NaCl. Volume curah hujan yang dilaporkan selama operasi mencapai 471,2 juta meter kubik.
Laporan per 19 Oktober menyebut hujan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, antara lain Kabupaten Sanggau, Kubu Raya, Sambas, Landak, Kayong Utara, Bengkayang, Kapuas Hulu, dan Ketapang, serta Kota Singkawang. Laporan yang disampaikan juga mencantumkan Kabupaten Pontianak.
Angka-angka tersebut merupakan data pelaksanaan operasi dan curah hujan yang dilaporkan pemerintah. Data itu perlu dibaca sesuai periode dan wilayah pengamatan, serta tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh titik kebakaran telah tertangani.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa penggunaan dry ice dalam OMC ditujukan untuk membantu mengatasi kondisi atmosfer yang membuat asap tertahan di dekat permukaan. Teknik ini menargetkan lapisan inversi atmosfer, terutama ketika ketersediaan awan potensial untuk penyemaian hujan terbatas.
Setelah kondisi atmosfer dinilai mendukung, penyemaian awan menggunakan NaCl dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan. Pelaksanaan operasi tetap bergantung pada analisis cuaca dan kondisi awan di wilayah sasaran.
Prasetyo mengatakan pemerintah mencoba memanfaatkan dry ice untuk membantu mengatasi lapisan atmosfer yang menahan asap sebelum melanjutkan penyemaian awan menggunakan NaCl.
“Sekarang kita coba pakai dry ice untuk memecah asap sehingga matahari bisa sedikit masuk sebagai pengungkit munculnya benih awan hujan, baru dihantam pakai OMC NaCl. Alhamdulillah di beberapa kabupaten dilaporkan mulai terjadi hujan,” paparnya.
Pemerintah berharap langkah tersebut membantu memperbaiki kondisi di wilayah terdampak. Meski demikian, OMC merupakan salah satu bagian dari penanganan karhutla dan bukan pengganti upaya pemadaman langsung maupun pencegahan kebakaran.
Di sisi lain, Greenpeace Indonesia menyatakan aksi di Bundaran HI digelar untuk mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim. Organisasi lingkungan tersebut menyoroti dampak bencana ekologis, cuaca ekstrem, dan kabut asap terhadap kesehatan, sumber penghidupan, pendapatan, serta daya beli masyarakat.
Dalam siaran pers pada 20 Oktober 2026, Greenpeace juga merujuk riset berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Riset itu membahas dampak krisis iklim terhadap sejumlah kelompok masyarakat di kawasan Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Greenpeace menyebut biaya pangan, produktivitas, dan pendapatan sebagai sejumlah aspek kehidupan yang terdampak. Organisasi tersebut menilai persoalan lingkungan perlu ditangani bersamaan dengan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, respons Istana dan kritik Greenpeace menyoroti dua sisi persoalan yang saling berkaitan. Pemerintah memaparkan upaya teknis penanganan karhutla melalui OMC, sedangkan Greenpeace mendorong penanganan krisis iklim yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Efektivitas penanganan karhutla dan dampak kebijakan lingkungan tetap perlu dinilai melalui perkembangan kondisi di lapangan, data kualitas udara, luas kebakaran, serta keberlanjutan upaya pencegahan dan pemulihan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan