GUGAH.CO – Presiden Serbia Aleksandar Vucic akhirnya mengundurkan diri pada Minggu (27/9/2026), tujuh bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, pengunduran diri itu belum tentu menandai berakhirnya dominasi politik Vucic. Sebaliknya, langkah tersebut justru dinilai membuka jalan bagi pemimpin Partai Progresif Serbia (SNS) itu untuk kembali berkuasa melalui jalur lain.
Berdasarkan konstitusi Serbia, pengunduran diri Vucic otomatis memicu pemilihan presiden dalam waktu paling lama 90 hari. Di saat yang sama, Serbia juga akan menggelar pemilu parlemen lebih awal pada 25 Oktober, sehingga dua kontestasi politik besar akan berlangsung hampir bersamaan.
Kondisi ini memberi peluang bagi Vucic untuk tetap memegang kendali pemerintahan apabila SNS memenangkan pemilu dan menunjuknya sebagai perdana menteri. Dengan kata lain, Vucic meninggalkan kursi presiden, tetapi belum tentu meninggalkan pusat kekuasaan.
Vucic sebenarnya telah memberi sinyal pengunduran diri sejak akhir Juni. Saat itu, ia mengatakan Serbia akan menggelar pemilu presiden dan parlemen lebih awal sebagai jalan keluar dari krisis politik yang berkepanjangan.
Pengunduran diri tersebut terjadi setelah berbulan-bulan Serbia diguncang demonstrasi besar yang dipimpin mahasiswa dan kelompok oposisi. Mereka menuding pemerintahan Vucic semakin otoriter, membatasi kebebasan sipil, serta gagal memberantas korupsi. Pemerintah Serbia membantah seluruh tuduhan tersebut.
Pada Minggu malam, ratusan pendukung Vucic berkumpul di depan Istana Kepresidenan di Beograd.
“Ini adalah malam terakhir saya di gedung ini,” kata Vucic kepada para pendukungnya sebelum secara resmi mengundurkan diri.
“Saya telah melayani Anda dan tanah air saya, Serbia, dengan setia. Saya bangga dengan apa yang telah kita lakukan bersama.”
Sesuai konstitusi, Ketua Parlemen Ana Brnabic akan menjalankan tugas sebagai presiden sementara hingga kepala negara baru terpilih.
Vucic memperkirakan putaran pertama pemilihan presiden akan digelar pada akhir Desember.
Pemilu Jadi Penentu Masa Depan Vucic
Pemilu parlemen Oktober mendatang diperkirakan menjadi ujian terbesar bagi Vucic dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Partai SNS yang dipimpinnya akan menghadapi koalisi oposisi pro-Barat European Serbia serta gerakan antikorupsi Students Win yang dipimpin mahasiswa. Hingga kini, kelompok oposisi belum mengumumkan kandidat presiden yang akan mereka usung.
Meski mengundurkan diri sebagai presiden, Vucic tetap menjadi tokoh paling berpengaruh di SNS. Posisi itu membuatnya berpeluang besar tetap menentukan arah pemerintahan apabila partainya kembali memenangi pemilu.
Bayang-bayang Tragedi Novi Sad
Tekanan terhadap pemerintahan Vucic meningkat tajam setelah runtuhnya kanopi stasiun kereta yang baru direnovasi di Novi Sad pada November 2024. Insiden tersebut menewaskan 16 orang dan memicu gelombang demonstrasi terbesar di Serbia dalam beberapa tahun terakhir.
Mahasiswa dan kelompok oposisi menuding tragedi itu merupakan dampak dari korupsi dan buruknya tata kelola proyek pemerintah. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, pemberantasan korupsi, serta pemilu lebih awal.
Pemerintah membantah tuduhan tersebut. Namun, tekanan publik berujung pada penangkapan maupun pengunduran diri sejumlah pejabat, termasuk dua menteri.
Menjelang lengser, Vucic juga mengumumkan pemberian amnesti kepada 49 orang yang sempat ditangkap atau menjalani proses hukum terkait aksi demonstrasi. Mereka terdiri atas aktivis oposisi maupun pendukung Vucic sendiri.
Pengunduran diri Vucic menutup masa jabatan keduanya sebagai presiden. Namun, arah politik Serbia masih jauh dari selesai. Pemilu parlemen dan pemilihan presiden dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah Vucic benar-benar mengakhiri kekuasaannya atau hanya berpindah dari kursi presiden ke pusat kekuasaan yang lain.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan