GUGAH — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur kembali mendapat sorotan. Forum Kajian dan Aksi (FOKSI) Kabupaten Cianjur mempertanyakan sejumlah persoalan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Garuda Mandiri, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber.
Sorotan itu mencuat setelah makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat di Posyandu Dahlia 1 pada Senin (3/8/2026) dilaporkan memiliki rasa asam. Tak hanya soal makanan, FOKSI juga menyoroti penarikan makanan tanpa pengganti, menu untuk balita, hingga dugaan persoalan limbah yang disebut berdampak terhadap lingkungan warga.
Salah seorang tokoh masyarakat, Irfan, membenarkan adanya keluhan terkait menu nugget tahu yang dibagikan pada hari tersebut.
“Betul, pada hari itu nugget tahu yang diterima penerima manfaat rasanya sudah asam,” ujar Irfan.
Menurut Irfan, persoalan di SPPG Garuda Mandiri tidak berhenti pada rasa makanan. Ia menyebut terdapat sejumlah hal lain yang menurutnya perlu mendapat penjelasan terbuka dari pengelola.
Salah satunya terkait menu untuk balita berupa sate yang disajikan dengan bumbu kacang. Selain itu, makanan yang sudah didistribusikan disebut sempat ditarik kembali tanpa disertai makanan pengganti pada hari yang sama.
“Makanan yang sudah dibagikan sempat ditarik kembali, tetapi tidak ada makanan pengganti untuk penerima manfaat pada hari itu,” katanya.
Pengelola Bantah Makanan Basi
Kepala SPPG Garuda Mandiri, Luthfi, membantah makanan tersebut dalam kondisi basi. Ia menyebut rasa asam pada nugget tahu diduga berkaitan dengan proses fermentasi bahan baku.
“Kemungkinan rasa asam terjadi akibat fermentasi bahan baku tahu. Sebelum didistribusikan, saya bersama koki dapur sudah melakukan pengecekan sesuai prosedur dan tidak ditemukan makanan dalam kondisi basi,” kata Luthfi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (5/8/2026).
Luthfi juga memberikan penjelasan mengenai menu sate dengan bumbu kacang untuk balita. Menurut dia, menu tersebut telah disosialisasikan kepada penerima manfaat.
“Kami sudah menyampaikan kepada penerima manfaat. Apabila ada yang tidak menyukai menu tersebut, bisa meminta penggantian menu pada pengiriman berikutnya,” ujarnya.
Sementara terkait makanan yang ditarik, Luthfi mengakui memang tidak ada makanan pengganti pada hari tersebut.
Namun, ia mengatakan pihak SPPG telah membuat berita acara yang disebut telah disetujui PIC penerima manfaat dan dikomunikasikan kepada koordinator kecamatan.
Keterangan tersebut mendapat catatan dari Korcam SPPG Kecamatan Cibeber, Syarif.
“Saya menerima berita acara juga laporan secara lisan dari Kepala SPPG, tapi tidak menandatangani,” kata Syarif.
Limbah Jadi Persoalan Lain
Persoalan lain yang turut disoroti adalah dugaan pencemaran limbah dari dapur SPPG.
Irfan menyebut limbah dari dapur diduga mengalir ke sungai dan kemudian masuk ke kolam ikan milik warga. Ia mengklaim kondisi tersebut menyebabkan ikan milik warga mati.
Tak berhenti di situ, Irfan juga menyebut dugaan limbah masuk ke sumur milik salah seorang tokoh pendiri pondok pesantren yang saat ini tengah sakit stroke.
“Akibat limbah yang masuk ke sumur, kiai pemilik sumur untuk sementara harus mengungsi ke rumah lain,” ungkapnya.
Luthfi membenarkan bahwa persoalan limbah telah menjadi bahan komunikasi dengan warga. Namun, ia menegaskan persoalan tersebut telah dibahas melalui musyawarah.
“Masalah limbah sudah kami komunikasikan dan kami musyawarahkan bersama warga,” ujarnya.
Versi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan keterangan Irfan. Ia menyebut persoalan limbah hingga kini belum menemukan titik temu.
“Sampai sekarang persoalan limbah belum ada titik temu antara pihak SPPG dengan warga,” tegas Irfan.
FOKSI Minta Persoalan Dibuka dan Diselesaikan
FOKSI menilai berbagai keluhan tersebut tidak semestinya dibiarkan berlarut, terlebih program MBG menyangkut pemenuhan gizi anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Organisasi tersebut secara khusus meminta perhatian terhadap menu balita yang disajikan dengan bumbu kacang karena dinilai perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kemungkinan adanya anak yang memiliki sensitivitas terhadap bahan tertentu.
FOKSI juga mendorong pengelola SPPG dan masyarakat menyelesaikan persoalan lingkungan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi konflik baru.
“Kami berharap pihak Kepala SPPG segera menyelesaikan seluruh persoalan bersama warga agar masalah ini tidak berlarut-larut,” demikian pernyataan FOKSI.
Di tengah perbedaan keterangan antara warga dan pengelola SPPG, persoalan tersebut kini menyisakan sejumlah pertanyaan: bagaimana memastikan keamanan makanan yang dibagikan, bagaimana mekanisme penggantian ketika makanan ditarik, serta bagaimana memastikan pengelolaan limbah dapur MBG tidak merugikan lingkungan sekitar.
Persoalan tersebut menjadi penting untuk segera dijelaskan, bukan sekadar demi meredam keluhan warga, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG di tingkat daerah.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan