GUGAH — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Cianjur menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Darurat, Cianjur Melarat, PMII Menggugat” di depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa PMII menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni:
- Menolak kenaikan harga BBM.
- Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani APBN dan berpotensi membuka ruang korupsi secara sistematis.
- Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
- Menghentikan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai tidak berjalan efektif dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
- Menolak dwifungsi TNI-Polri demi menjaga supremasi sipil dan demokrasi.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa aksi melakukan dialog dengan pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur. Namun, dialog tersebut berakhir dengan kekecewaan. PMII menilai Ketua DPRD Kabupaten Cianjur tidak konsisten terhadap hasil pembahasan yang telah disepakati bersama.
Koordinator Lapangan Aksi, Fauzi Rohmat, mengatakan Ketua DPRD sebelumnya menyatakan kesediaannya menerima aspirasi serta menyampaikan sikap atas tuntutan yang diajukan. Namun, ketika diminta menandatangani pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen, Ketua DPRD justru menolak dan meninggalkan lokasi aksi.
“Kami kecewa terhadap sikap Ketua DPRD yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat dialog. Ketika komitmen itu hendak dituangkan dalam bentuk tertulis, beliau justru menolak menandatangani dan meninggalkan massa aksi. Ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dalam merespons aspirasi rakyat,” tegas Fauzi Rohmat.
Sementara itu, Ketua PC PMII Cianjur, Nur Alim Abdul Gani, menegaskan bahwa mahasiswa hadir bukan sekadar melakukan aksi simbolik, melainkan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat dan berharap DPRD sebagai representasi rakyat menunjukkan komitmen yang nyata. Sangat disayangkan ketika ruang dialog yang telah dibangun tidak menghasilkan keberanian untuk menyatakan sikap secara tertulis,” ujarnya.
PMII Cianjur menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan. Sebagai bentuk respons atas sikap Ketua DPRD yang dinilai mengingkari komitmen hasil dialog, organisasi tersebut menyatakan siap menggelar Perlawanan Jilid II sebagai bentuk tekanan moral dan perjuangan lanjutan hingga aspirasi masyarakat memperoleh respons yang nyata dari para pemangku kebijakan.***
Tinggalkan Balasan