GUGAH – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Bandung, Selasa (9/6/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus mosi tidak percaya terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan krusial di Kota Bandung.
Ratusan kader dan massa PMII menyuarakan sejumlah tuntutan yang berangkat dari kondisi riil masyarakat Kota Bandung, mulai dari persoalan banjir yang terus berulang akibat buruknya sistem drainase, pengelolaan sampah yang masih bergantung pada TPST Sarimukti, minimnya penerangan jalan umum (PJU), tingginya angka kriminalitas, hingga belum adanya kepastian kesejahteraan bagi guru honorer.
Ketua PC PMII Kota Bandung menyampaikan bahwa Kota Bandung yang selama ini dikenal sebagai kota kreatif dan pusat pendidikan justru menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal.
“Kami hadir membawa suara masyarakat. Persoalan banjir, sampah, kemacetan, kriminalitas jalanan, hingga kesejahteraan guru honorer bukan lagi isu baru, tetapi telah menjadi persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian yang konkret. Pemerintah Kota Bandung harus menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas utama,” ujarnya dalam orasi aksi.
Dalam aksi tersebut, PC PMII Kota Bandung menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, di antaranya: Buruknya sistem drainase yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Bandung. Ancaman krisis pengelolaan sampah akibat ketergantungan pada TPST Sarimukti. Minimnya penerangan jalan umum di sejumlah titik rawan kriminalitas. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang dipicu kemacetan dan kondisi infrastruktur jalan. Maraknya peredaran minuman keras ilegal dan obat-obatan terlarang. Belum adanya kepastian kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru honorer dan perlunya transparansi serta audit terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja BUMD Kota Bandung.
Melalui manifesto gerakan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung, PMII mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah nyata dan terukur untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Beberapa tuntutan utama yang disampaikan antara lain pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) mandiri modern, percepatan pembangunan penerangan jalan umum, peningkatan kualitas drainase dan infrastruktur publik, pemberantasan peredaran barang ilegal, serta penerbitan regulasi yang menjamin kesejahteraan guru honorer setara Upah Minimum Kota (UMK).
Selain itu, PMII juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Aksi yang berlangsung di kawasan Balai Kota Bandung tersebut berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Perwakilan massa aksi juga menyerahkan dokumen manifesto kepada pihak Pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk komitmen perjuangan dan kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan.
PMII Kota Bandung menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik serta memastikan pemerintah hadir dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.*
Tinggalkan Balasan