GUGAH – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah mandat besar negara yang seharusnya dikawal dengan integritas dan transparansi. Namun, di Purwakarta, mandat tersebut kini tercederai oleh sikap “alergi komunikasi” dari pemegang kendali di lapangan.
Gilang Dewala Putra, selaku Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kabupaten Purwakarta, telah kehilangan kepercayaan publik karena memposisikan diri seolah “kebal kritik” dan menutup rapat akses informasi.
Sikap bungkam yang ditunjukkan Gilang bukan lagi masalah komunikasi personal, melainkan ancaman nyata bagi akuntabilitas program strategis nasional. Publik dan para mitra di Purwakarta kini sepakat: Gilang Dewala Putra sudah tidak layak memegang jabatan tersebut.
John Kamal, anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, tidak lagi bisa menahan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa jabatan koordinator adalah amanah yang menuntut tanggung jawab penuh, bukan tempat untuk bersembunyi.
“Kami sudah lelah dengan sikap tertutup ini. Jika seorang koordinator saja tidak bisa diajak berkomunikasi dan hanya menciptakan keresahan di antara mitra, lalu apa gunanya dia di sana?” tegas John, Senin (8/6/2026).
John secara tegas mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak lagi membiarkan “korwil bisu” ini merusak citra program pemerintah.
“Jangan lepas tanggung jawab. Jika ada permasalahan di lapangan yang membuat mitra resah, seharusnya Korwil hadir memberi solusi. Jika tidak mampu, maka BGN harus segera mengganti yang bersangkutan demi menyelamatkan efektivitas program di Purwakarta,” tambahnya dengan nada geram.
Bukan hanya legislatif, awak media di Purwakarta juga diperlakukan seolah-olah fungsi pers adalah musuh. Setiap upaya konfirmasi mengenai polemik program MBG hanya berujung pada kesunyian.
Sikap anti-transparansi ini memicu satu pertanyaan besar di mata publik: Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan di balik pengelolaan MBG di Purwakarta?
Sikap elitis seperti ini adalah penghinaan terhadap fungsi pengawasan publik. Jika seseorang tidak mampu menjaga transparansi, ia telah gagal dalam esensi tugasnya sebagai pejabat publik.
Ganti Korwil SPPG “Bisu”
Krisis komunikasi yang diciptakan oleh Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Purwakarta ini tidak boleh dibiarkan menjadi bom waktu. Jika BGN ingin program MBG tetap memiliki marwah dan kepercayaan publik, maka pergantian koordinator adalah harga mati.
Publik dan berbagai elemen masyarakat di Purwakarta kini menuntut BGN untuk melakukan langkah-langkah konkret. BGN harus segera mencopot Gilang Dewala Putra dari jabatannya sebagai Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Purwakarta dan menunjuk sosok baru yang lebih komunikatif, transparan, dan kompeten.
Segera lakukan audit investigatif terhadap seluruh alur operasional dan manajemen mitra yang dikelola di bawah kendali sebelumnya dan menjamin bahwa pengelola program yang baru wajib membangun sistem komunikasi terbuka agar masyarakat dan media mendapatkan akses informasi yang layak.
Sikap tertutup bukan tanda kesibukan, melainkan bentuk kegagalan dalam berorganisasi. Purwakarta butuh pelayan yang hadir dan solutif, bukan “penguasa” yang menutup diri di saat program nasional sedang dipertaruhkan. Jika tidak mampu memimpin dengan terbuka, mundurlah atau diganti!*
Tinggalkan Balasan