GUGAH – Pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola lembaga sekaligus memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan Jaringan Muda Indonesia (JMI), yang menyatakan akan terus mengawal dan mengawasi kinerja BGN pasca-pergantian jajaran pimpinan lembaga tersebut.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan di tubuh BGN dengan mengganti sejumlah pejabat puncak, termasuk Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sonny Sonjaya. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Ketua Umum PP JMI, Nur Fikri, mengatakan pergantian pimpinan harus menjadi titik awal pembenahan menyeluruh, bukan sekadar pergantian figur di tingkat atas.
“Pergantian pimpinan harus dimaknai sebagai momentum perbaikan tata kelola. Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya wajah baru, tetapi sistem yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar Nur Fikri, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus terbebas dari praktik penyimpangan dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
JMI menilai setiap anggaran yang dialokasikan untuk program gizi nasional harus digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anak-anak, pelajar, serta kelompok masyarakat yang menjadi target program.
“Ini bukan sekadar program bantuan makanan. Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Nur Fikri menegaskan, JMI akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan memantau berbagai kebijakan dan langkah strategis yang diambil BGN ke depan. Pengawasan tersebut akan difokuskan pada transparansi penggunaan anggaran, akuntabilitas pelaksanaan program, serta pemerataan manfaat bagi masyarakat di berbagai daerah.
Ia juga menekankan bahwa siapa pun yang dipercaya memimpin BGN harus mampu menghadirkan birokrasi yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pergantian pemimpin hanyalah sarana. Yang paling penting adalah integritas, kinerja, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Melalui semangat ‘Kawal Kebijakan untuk Indonesia Maju’, JMI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah.
Menurut JMI, pengawasan publik merupakan bagian penting dari demokrasi dan menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat maksimal, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.
“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi program yang mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat dan menciptakan generasi Indonesia yang lebih unggul di masa depan,” pungkas Nur Fikri.***
Tinggalkan Balasan