GUGAH – Prinsip pemerataan kesempatan usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Purwakarta mulai menjadi sorotan.
Berdasarkan data realisasi pengadaan Tahun Anggaran 2026 yang tercantum pada sistem pengadaan pemerintah, sejumlah penyedia tercatat memperoleh banyak paket pekerjaan dalam periode yang relatif bersamaan.
Fenomena tersebut terlihat pada berbagai jenis pengadaan, mulai dari jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi, hingga layanan operasional pemerintah.
Konsentrasi Paket Jasa Konsultansi
Salah satu sektor yang menarik perhatian terdapat pada pengadaan jasa konsultansi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
Data menunjukkan beberapa tenaga ahli perorangan memperoleh lebih dari lima paket pekerjaan dalam satu tahun anggaran. Seorang penyedia jasa konsultansi bernama Abdurahman tercatat mendapatkan tujuh paket pekerjaan yang mencakup jasa perencanaan dan pengawasan pembangunan sekolah di sejumlah lokasi berbeda.
Nilai keseluruhan paket yang diperoleh mencapai sekitar Rp91 juta.
Pola serupa juga terlihat pada Muhammad Mega Ilham Shobirin yang memperoleh tujuh paket jasa konsultansi dengan total nilai sekitar Rp75 juta. Sementara Andini Mutiara tercatat mendapatkan enam paket pekerjaan sejenis.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas pelaksanaan pekerjaan, khususnya pada kegiatan pengawasan dan perencanaan yang membutuhkan keterlibatan langsung tenaga ahli di lapangan.
“Secara administratif tentu diperbolehkan selama memenuhi persyaratan. Namun yang perlu dipastikan adalah kemampuan penyedia dalam menjalankan seluruh pekerjaan secara optimal dan tepat waktu,” ujar seorang pemerhati pengadaan yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah CV Raih Beragam Jenis Pekerjaan
Konsentrasi paket pekerjaan juga terlihat pada beberapa badan usaha.
CV Putra Joeragan misalnya, tercatat memperoleh tujuh paket pekerjaan dengan jenis kegiatan yang cukup beragam. Perusahaan tersebut mendapatkan kontrak jasa kebersihan di beberapa kecamatan sekaligus, serta pekerjaan tanggap darurat jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Selain itu, perusahaan yang sama juga tercatat mengerjakan kegiatan penyelenggaraan acara Air Mancur Sri Baduga di sektor pariwisata.
Di sektor lain, CV Azmil Perkasa memperoleh sejumlah paket pengadaan yang mencakup pencetakan buku regulasi daerah hingga kegiatan seni budaya dan promosi wisata. Total nilai pekerjaan yang diperoleh mencapai sekitar Rp466 juta.
Paket Bernilai Besar
Pada kategori pekerjaan bernilai besar, beberapa perusahaan juga terlihat mendominasi sektor tertentu.
Putra Bongas tercatat memenangkan dua paket penyediaan tenaga alih daya (outsourcing), yakni di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dengan total nilai kontrak lebih dari Rp2,6 miliar.
Sementara itu, Santika Jaya memperoleh paket rehabilitasi jalan lingkungan senilai Rp2,34 miliar serta rehabilitasi Puskesmas Sukatani senilai Rp1,66 miliar.
Perlu Pengawasan dan Transparansi
Perolehan banyak paket oleh penyedia yang sama pada dasarnya tidak otomatis melanggar aturan sepanjang proses pemilihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan penyedia memenuhi seluruh persyaratan teknis maupun administrasi.
Namun demikian, konsentrasi pekerjaan pada sejumlah penyedia tetap menjadi perhatian karena menyangkut prinsip persaingan usaha yang sehat, pemerataan kesempatan bagi pelaku usaha lokal, serta kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan secara optimal.
Publik dan pemerhati pengadaan menilai diperlukan transparansi lebih lanjut dari perangkat daerah terkait mengenai mekanisme evaluasi, dasar penetapan pemenang, serta kapasitas penyedia yang memperoleh banyak paket pekerjaan secara bersamaan.
Selain itu, pengawasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maupun pihak terkait lainnya dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan usaha yang sehat.
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari perangkat daerah terkait mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sejumlah penyedia memperoleh banyak paket pekerjaan dalam waktu yang hampir bersamaan. Karena itu, klarifikasi dari pihak terkait menjadi penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.***
Tinggalkan Balasan