PURWAKARTA – Beredar informasi membingungkan di tengah masyarakat terkait regulasi syarat wajib kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kabar tersebut menyebutkan IKD menjadi dokumen wajib untuk pendaftaran jalur SPMB 2026 jenjang SMA/SMK.
Akibatnya, ratusan warga menyerbu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam beberapa hari terakhir.
Masyarakat berbondong-bondong mendatangi pusat layanan demi mendapatkan aktivasi akun identitas digital tersebut secara instan.
Antrean panjang warga terpantau memadati kantor pelayanan pencatatan sipil Purwakarta di Jalan Mr. Dr. Kusuma Atmaja.
Lokasi pelayanan publik yang berada di kawasan Kelurahan Nagri Tengah tersebut mendadak penuh sesak oleh masyarakat.
Mayoritas warga yang datang merupakan para orang tua yang tengah mempersiapkan kebutuhan administrasi sekolah anak mereka.
Mereka khawatir anak-anak mereka akan terkendala saat proses pendaftaran penerimaan murid baru nanti dimulai.
Untuk mengantisipasi membludaknya pemohon, pemerintah Purwakarta bahkan membuka layanan tambahan di area halaman kantor dinas.
Langkah taktis ini dilakukan guna mengurai kepadatan antrean warga di dalam ruang tunggu utama kantor.
Petugas terlihat aktif membantu masyarakat mulai dari proses mengunduh aplikasi IKD pada telepon pintar mereka.
Tim teknis mendampingi warga melakukan registrasi akun hingga pemindaian QR Code untuk proses aktivasi identitas digital.
Salah seorang warga bernama Erna mengaku sengaja membuat IKD sebagai persiapan pendaftaran anaknya ke sekolah.
Erna berencana mendaftarkan sang buah hati untuk masuk ke lembaga pendidikan di SMA Negeri 3 Purwakarta.
Menurut pemahamannya, kepemilikan IKD dapat mempermudah seluruh rangkaian proses administrasi saat pendaftaran sekolah anak nanti.
Meskipun harus mengantre cukup lama, Erna menilai sistem pelayanan petugas di lapangan tetap berjalan dengan lancar.
“Katanya supaya lebih mudah untuk identitas digital saat daftar sekolah,” ujarnya saat di lokasi, Jumat (22/5/2026).
Warga lainnya bernama Yuni juga rela datang lebih awal demi memenuhi kebutuhan administrasi pendidikan anaknya.
Ia menyebut antrean panjang di dinas kependudukan bukan menjadi masalah besar bagi dirinya selaku orang tua.
Bagi Yuni, pemenuhan seluruh berkas kebutuhan sekolah anak menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan sesegera mungkin.
Fenomena ini menunjukkan besarnya pengorbanan para orang tua demi menjamin masa depan pendidikan anak-anak mereka.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, Muhamad Husni, memberikan penjelasan resmi.
Husni membenarkan adanya lonjakan tajam permohonan aktivasi akun IKD masyarakat dalam tiga hari terakhir ini.
Menurut Husni, meningkatnya jumlah warga yang datang terpacu informasi yang terus berkembang luas di tengah masyarakat.
Isu yang beredar luas menyebutkan penggunaan IKD bersifat mengikat untuk kebutuhan admisi siswa baru tahun 2026.
Namun demikian, Muhamad Husni secara tegas membantah rumor kewajiban kepemilikan IKD dalam proses penerimaan murid baru.
Ia memastikan bahwa IKD bukan merupakan syarat wajib pendaftaran sekolah sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Masyarakat diminta tidak panik dan tidak menelan mentah-mentah informasi yang belum jelas sumber validitas hukumnya.
Pihak panitia SPMB tetap mengacu pada dokumen kependudukan standar yang berlaku secara nasional selama ini.
“Yang dipersyaratkan itu kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya, khususnya KTP orang tua. IKD tidak dipersyaratkan,” kata Husni.
Muhamad Husni menjelaskan lebih lanjut bahwa IKD tidak menggantikan fungsi utama dari kartu KTP elektronik fisik.
Aplikasi digital tersebut melainkan hadir menjadi sistem layanan pendukung berbasis teknologi informasi untuk mempermudah warga.
Melalui aplikasi IKD, masyarakat sebenarnya dapat mengakses berbagai dokumen kependudukan secara praktis lewat genggaman tangan.
Fitur dalam aplikasi sudah mengintegrasikan KTP digital, kartu keluarga, hingga dokumen Kartu Identitas Anak (KIA).
“Di IKD nanti tampil kartu keluarga, KTP yang bersangkutan, termasuk KIA anak-anak pemilik IKD itu sendiri,” ujarnya.
Meski bukan syarat utama SPMB 2026, fenomena serbuan warga ini membawa dampak positif di sisi lain.
Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan meningkatnya grafik kesadaran warga Purwakarta terhadap penggunaan layanan administrasi kependudukan.
Masyarakat mulai melek terhadap efisiensi sistem data digital yang dicanangkan oleh kementerian dalam negeri pusat.
Disdukcapil Purwakarta berkomitmen untuk terus melayani proses aktivasi dokumen digital ini secara berkala bagi seluruh warga.***
Tinggalkan Balasan