JAKARTA – Di tengah bayang-bayang rekor terburuk nilai tukar rupiah, pemerintah memutuskan mengambil langkah defensif pada lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang digelar hari ini, Selasa (19/5/2026). Langkah ini diambil guna menekan risiko lonjakan biaya utang (cost of fund) yang terancam membengkak akibat tuntutan imbal hasil (yield) yang tinggi dari para investor.
Melansir data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), pemerintah hanya mematok target indikatif sebesar Rp12 triliun untuk 8 seri SBSN yang ditawarkan (3 seri SPN-S tenor pendek dan 5 seri PBS tenor menengah-panjang, termasuk green sukuk PBSG002).
Target nominal yang cenderung konservatif ini mengindikasikan bahwa pemerintah memprioritaskan pengelolaan beban bunga ketimbang agresif menyerap dana. Sikap hati-hati ini sangat beralasan mengingat pasar obligasi global sedang dilanda aksi jual (sell-off) masif yang membuat surat utang Jepang, AS, hingga negara-negara Asia mengalami kenaikan yield akibat kecemasan inflasi dunia.
Pemerintah kini dihadapkan pada posisi dilematis. Di satu sisi membutuhkan pembiayaan APBD, namun di sisi lain investor meminta “harga” yang jauh lebih mahal.
Data lelang sukuk pada 5 Mei lalu menunjukkan pelaku pasar sudah meminta kenaikan yield yang cukup tajam di hampir semua tenor sebagai kompensasi atas meningkatnya risiko makroekonomi Indonesia: Tenor Pendek (SPN-S): Melonjak ke kisaran 5,5% – 6,08 dan Tenor Menengah-Panjang (PBS): Merangkak naik ke level 6,42% hingga tertinggi di seri PBS038 yang menyentuh 6,81%.
Kenaikan tuntutan yield ini merupakan imbas langsung dari perang AS-Iran pada Maret lalu serta pelemahan rupiah yang belum menemui titik balik. Pada penutupan kemarin, rupiah sudah ambruk ke rekor terendah sepanjang sejarah di level Rp17.656 per dolar AS, dan pagi ini di pasar luar negeri (offshore) telah bertengger di level Rp17.700-an.
Melihat situasi pasar yang tidak bersahabat, jalannya lelang hari ini diproyeksikan akan diwarnai oleh aksi hemat atau penyerapan selektif oleh pemerintah.
Investor diperkirakan akan bermain aman dengan menumpuk permintaan pada tenor pendek (SPNS13072026 dan SPNS23112026) karena faktor fleksibilitas di tengah ketidakpastian. Sementara itu, untuk tenor panjang, apabila penawaran masuk (incoming bids) dari investor meminta yield yang terlalu tinggi dan tidak rasional, pemerintah kemungkinan besar akan memilih untuk menolak atau tidak memenangkan kuota secara penuh.
Langkah selektif ini menjadi kunci krusial bagi sustainabilitas fiskal agar APBN tidak terbebani oleh pembayaran bunga utang yang terlalu tinggi di masa depan.***
Tinggalkan Balasan