Ada satu pekerjaan besar di PBNU yang justru paling sedikit dibicarakan publik, tetapi mungkin menjadi pekerjaan paling menentukan bagi masa depan Nahdlatul Ulama: membangun tata kelola organisasi yang terintegrasi. Ironisnya, tantangan terbesar bukan datang dari luar organisasi, melainkan dari dalam.
Ketika KH Yahya Cholil Staquf mulai mendorong lahirnya ekosistem digital DIGDAYA NU sebagai tulang punggung transformasi organisasi, tidak semua menyambutnya dengan antusias. Ada yang menganggapnya terlalu rumit, ada yang merasa cukup dengan cara kerja lama, bahkan ada yang khawatir digitalisasi akan mengurangi otonomi masing-masing lembaga. Padahal, persoalan sesungguhnya bukan soal aplikasi, melainkan soal cara berpikir.
Organisasi sebesar NU tidak mungkin lagi dikelola dengan pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri. Setiap lembaga memiliki kekuatan, pengalaman, dan pengabdiannya masing-masing. Namun, ketika semuanya bergerak tanpa satu sistem yang saling terhubung, potensi sebesar itu sering kali tidak menghasilkan daya ungkit yang maksimal. Yang terjadi justru duplikasi pekerjaan, keterlambatan informasi, tumpang tindih program, hingga sulitnya mengukur dampak secara menyeluruh.
Dalam konteks itulah DIGDAYA NU seharusnya dipahami. Ia bukan sekadar teknologi, melainkan fondasi tata kelola organisasi. Digitalisasi hanyalah alat. Yang sedang dibangun Gus Yahya adalah sebuah ekosistem organisasi yang mampu menghubungkan data, sumber daya manusia, layanan, dan seluruh perangkat jam’iyah ke dalam satu sistem yang saling bekerja. Dengan kata lain, NU tidak hanya memiliki jaringan yang besar, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola jaringan tersebut secara cerdas.
Peluncuran Community Emergency Response Partnership (CERP) bersama lembaga kemanusiaan dari Tiongkok, yaitu China Merchants Foundation, SANY Foundation, dan Shenzhen Rescue Volunteers Federation, menjadi contoh konkret bagaimana tata kelola itu seharusnya bekerja. Banyak orang membaca kerja sama ini sebatas hubungan PBNU dengan organisasi-organisasi dari Tiongkok. Padahal, yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kekuatan internal NU semestinya dipertemukan dalam satu ekosistem pelayanan kemanusiaan.
Selama ini, LPBI NU memiliki pengalaman panjang dalam mitigasi dan penanganan bencana. NU Care-LAZISNU memiliki jaringan penghimpunan dan distribusi bantuan. Perguruan tinggi NU memiliki kapasitas riset dan pemetaan risiko. Rumah sakit NU memiliki tenaga kesehatan. Badan Otonom memiliki ribuan kader muda yang siap menjadi relawan. Jaringan kepengurusan NU dari tingkat wilayah hingga ranting menjadi simpul sosial yang paling dekat dengan masyarakat.
Semua kekuatan itu sebenarnya telah ada. Persoalannya, apakah semuanya telah bekerja dalam satu sistem yang saling terhubung?
Di sinilah saya membaca arah kepemimpinan Gus Yahya. Beliau tidak sedang membangun lembaga baru untuk menggantikan yang lama. Beliau justru sedang membangun mekanisme agar seluruh lembaga dapat bekerja sebagai satu ekosistem. Dalam bahasa manajemen modern, inilah yang disebut governance. Dalam bahasa pesantren, mungkin lebih mudah dipahami sebagai tanzhim; menata agar seluruh potensi bergerak menuju tujuan yang sama.
Peluncuran CERP menjadi penting bukan semata karena menghadirkan mitra internasional, tetapi karena mengajarkan satu hal yang sering terlupakan. Bencana tidak menunggu organisasi selesai berkoordinasi. Ketika gempa, banjir, atau longsor terjadi, yang dibutuhkan masyarakat bukan banyaknya lembaga yang bergerak sendiri-sendiri, melainkan kecepatan mengambil keputusan berdasarkan data yang sama, pembagian tugas yang jelas, dan kemampuan menggerakkan sumber daya secara serempak.
Karena itu, ketika Gus Yahya mengatakan bahwa NU tidak kekurangan relawan, tetapi masih membutuhkan peningkatan kapasitas relawan, sesungguhnya beliau sedang menggeser cara berpikir organisasi. Kekuatan NU selama ini memang berada pada jumlah orang yang bersedia berkhidmah. Namun, peradaban tidak dibangun hanya dengan banyaknya orang baik. Peradaban dibangun ketika orang-orang baik itu bekerja melalui sistem yang baik.
Dalam usul fikih dikenal kaidah, tasarruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah, kebijakan seorang pemimpin harus selalu berorientasi pada kemaslahatan. Kaidah ini tidak hanya berlaku dalam pemerintahan, tetapi juga dalam pengelolaan organisasi. Seorang pemimpin tidak cukup hanya melahirkan program, tetapi harus memastikan seluruh perangkat organisasi mampu bekerja secara efektif untuk menghadirkan manfaat yang lebih besar.
Karena itu, kerja sama dengan organisasi penyelamatan profesional dari Tiongkok tidak berhenti pada pelatihan teknis. Ia membuka ruang transfer pengetahuan, standar keselamatan, sistem koordinasi, penggunaan teknologi, hingga manajemen logistik yang selama ini menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana di berbagai negara. Ilmu tidak pernah kehilangan nilainya hanya karena datang dari tempat yang berbeda. Para ulama sejak dahulu mengajarkan bahwa hikmah adalah milik orang beriman; di mana pun ditemukan, ia layak diambil selama membawa kemaslahatan.
Di saat yang sama, DIGDAYA NU menjadi infrastruktur yang memungkinkan seluruh pengalaman itu tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Bayangkan ketika LPBI NU menerima laporan bencana dari ranting, data itu langsung terhubung dengan NU Care-LAZISNU untuk kebutuhan logistik, dengan rumah sakit NU untuk layanan medis, dengan perguruan tinggi NU untuk pemetaan risiko, dengan badan otonom untuk mobilisasi relawan, dan dengan PBNU sebagai pusat koordinasi. Inilah yang disebut organisasi modern: bukan karena memiliki aplikasi, tetapi karena mampu menghubungkan seluruh kekuatannya menjadi satu gerakan.
Arah inilah yang sering luput dibaca. Sebagian orang masih melihat setiap langkah PBNU sebagai program-program yang berdiri sendiri. Padahal, jika ditarik benang merahnya, digitalisasi organisasi, penguatan pendidikan, diplomasi kemanusiaan, kerja sama internasional, hingga peningkatan kapasitas relawan sesungguhnya sedang menuju satu tujuan yang sama, yaitu membangun NU Governance. Sebuah tata kelola yang membuat NU tidak hanya besar karena jumlah warganya, tetapi juga kuat karena sistemnya.
Sejarah menunjukkan bahwa peradaban besar tidak pernah lahir hanya karena memiliki sumber daya yang melimpah. Banyak kerajaan runtuh bukan karena kekurangan orang hebat, melainkan karena gagal membangun tata kelola. Sebaliknya, institusi yang mampu bertahan ratusan tahun selalu memiliki satu kesamaan: sistemnya lebih kuat daripada individunya.
Barangkali di situlah arah yang sedang dibangun Gus Yahya. Bukan sekadar memimpin PBNU selama satu periode, tetapi meninggalkan sebuah tata kelola yang membuat jam’iyah ini tetap mampu melayani umat, siapa pun pemimpinnya kelak. Sebab, organisasi yang besar bukanlah organisasi yang bergantung pada satu tokoh, melainkan organisasi yang berhasil mengubah nilai menjadi sistem, sistem menjadi pelayanan, dan pelayanan menjadi jalan membangun peradaban.
Oleh: Ahmad Taufiq – Penulis adalah Nahdliyin Pemerhati Media
Sumber: Erakini.id
Favoritkan
Tinggalkan Balasan