GUGAH – Gerakan Kawal MBG Purwakarta menyampaikan desakan agar Kejaksaan Agung memperdalam penelusuran dugaan keterkaitan antara sejumlah yayasan pengelola Program MBG di wilayah setempat dengan mantan pejabat BGN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan program tersebut.
Permintaan ini disampaikan Koordinator Pemantau Lapangan Gerakan Kawal MBG Purwakarta, Merry M Velly, seiring dengan berlanjutnya pengusutan yang dilakukan Kejagung terhadap berbagai aspek pengelolaan SPPG secara nasional.
Penyelidikan mencakup proses verifikasi calon mitra hingga penunjukan yayasan yang berhak mengelola titik dapur di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Purwakarta.
Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, terdapat dugaan bahwa sebagian yayasan mitra mendapatkan kemudahan istimewa dalam tahapan penetapan lokasi operasional maupun kelancaran pelaksanaan program.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi dan objektivitas prosedur yang diterapkan, sehingga mendorong perhatian publik agar aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa aspek teknis administrasi, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan afiliasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan pihak-pihak yang pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan BGN.
“Kami memandang perlu adanya penelusuran yang menyeluruh dan mendalam, termasuk mengkaji kemungkinan adanya hubungan afiliasi dengan mantan pejabat yang pernah terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di program ini,” ujar Merry dalam pernyataannya, Kamis (4/6/2026).
Di tingkat daerah, isu ini menjadi sorotan tersendiri mengingat semakin banyaknya titik dapur MBG yang sudah beroperasi di berbagai wilayah di Kabupaten Purwakarta.
Namun hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun kejaksaan yang memastikan kebenaran dugaan keterkaitan tersebut, sehingga keresahan dan pertanyaan di kalangan masyarakat terus berkembang.
Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan masih terus melakukan pendalaman terhadap berbagai indikasi penyimpangan yang ditemukan di tingkat nasional.
Penyelidikan mencakup pola penunjukan yayasan mitra, aliran dana operasional, hingga potensi adanya penyalahgunaan wewenang yang dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan sepihak kepada pihak tertentu.
Hasil pengusutan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut.***
Tinggalkan Balasan