GUGAH — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, menuai keberatan dari Tim Pemenangan Calon Kepala Desa Nomor Urut 01. Mereka mempersoalkan sejumlah tahapan pemungutan suara yang dinilai tidak sesuai prosedur, mulai dari perubahan waktu pemilihan hingga pengawasan perangkat elektronik.
Keberatan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum tim, Adit Putra. Pihaknya mengaku telah mengajukan pengaduan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur untuk meminta pemeriksaan terhadap proses penyelenggaraan Pilkades yang berlangsung pada Minggu (8/11/2026).
Tim Calon 01 menilai persoalan yang muncul bukan sekadar kendala teknis. Mereka menduga terdapat sejumlah pelanggaran prosedural yang berpotensi memengaruhi kesempatan warga menggunakan hak pilih serta transparansi penyelenggaraan pemungutan suara.
Salah satu keberatan yang disampaikan berkaitan dengan jadwal pemungutan suara. Menurut Tim Calon 01, tempat pemungutan suara (TPS) baru dibuka sekitar pukul 08.30 WIB, atau terlambat sekitar 1,5 jam dari jadwal yang disebut telah ditentukan.
Mereka juga mempersoalkan penutupan pemungutan suara pada pukul 12.55 WIB. Tim tersebut menilai pemotongan waktu pemilihan berpotensi menyebabkan sejumlah warga tidak memperoleh kesempatan menggunakan hak pilihnya.
Selain persoalan waktu, tim menyoroti situasi di TPS ketika berlangsung waktu istirahat. Mereka mengklaim para saksi diminta meninggalkan ruangan, sementara sejumlah panitia tetap berada di dalam dan menguasai perangkat e-voting tanpa pengawasan saksi.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan pengawasan selama proses pemungutan suara berlangsung. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari panitia penyelenggara.
Tim Calon 01 juga mempertanyakan prosedur pengamanan perangkat elektronik yang digunakan dalam pemilihan. Mereka mengklaim alat e-voting dibawa dari tingkat kecamatan menuju desa tanpa disertai berita acara maupun segel resmi sebagaimana yang mereka harapkan.
Selain itu, tim mempertanyakan tidak tersedianya audit log atau rekam jejak sistem yang dapat digunakan untuk menelusuri aktivitas perangkat elektronik. Mereka juga menyoroti munculnya kategori suara tidak sah dalam sistem digital yang menurut mereka perlu dijelaskan secara teknis.
Persoalan lain yang disampaikan berkaitan dengan distribusi undangan pemilih. Tim menyebut terdapat ketidakteraturan dalam pendistribusian undangan serta penghitungan sisa undangan yang dinilai belum dilakukan secara terbuka di hadapan saksi.
Berdasarkan data yang mereka sampaikan, jumlah suara yang tersalurkan tercatat sebanyak 1.778 dari total 3.164 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Angka tersebut setara dengan sekitar 56,2 persen dari total DPT.
Tim Calon 01 menilai tingkat partisipasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama dengan mempertimbangkan persoalan jadwal pemungutan suara dan distribusi undangan yang mereka persoalkan.
Dalam pengaduannya, Tim Calon 01 turut menyampaikan dugaan konflik kepentingan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan antara oknum panitia dan pihak yang dikaitkan dengan Calon Nomor Urut 02. Mereka juga mengklaim menemukan peredaran uang tunai secara terbuka oleh pihak yang disebut sebagai tim sukses calon tersebut.
Dugaan tersebut menjadi bagian dari materi yang diminta untuk diperiksa oleh pihak berwenang. Meski demikian, tuduhan mengenai konflik kepentingan maupun politik uang belum dapat dinyatakan terbukti dan memerlukan verifikasi berdasarkan bukti serta keterangan seluruh pihak terkait.
Adit Putra menegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pemilihan seharusnya memperkuat transparansi dan akurasi, bukan justru menimbulkan persoalan baru dalam pemenuhan hak pilih masyarakat.
Menurut perwakilan tim, integritas pelaksanaan e-voting harus ditopang oleh pengamanan perangkat, keterbukaan proses, serta keterlibatan saksi dalam setiap tahapan penting pemungutan suara.
Atas sejumlah keberatan tersebut, Tim Calon 01 meminta DPMD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cianjur menangguhkan penetapan hasil rekapitulasi Pilkades sampai persoalan yang dilaporkan memperoleh kejelasan.
Mereka juga mendesak agar panitia pemilihan dimintai keterangan dan perangkat e-voting menjalani audit forensik digital secara independen. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan keutuhan data, menelusuri rekam aktivitas sistem, serta menguji dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemungutan suara.
Hingga naskah ini disusun, bahan informasi yang diterima belum memuat tanggapan dari panitia Pilkades Desa Sukamulya, Pemerintah Desa Sukamulya, maupun pihak Calon Nomor Urut 02. Klarifikasi dari pihak-pihak tersebut diperlukan agar seluruh keberatan dapat diperiksa secara objektif.
Penyelesaian persoalan Pilkades Sukamulya kini membutuhkan penelusuran berdasarkan dokumen, data pemungutan suara, keterangan saksi, serta aturan yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hasil pemilihan dapat didasarkan pada proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan