gugah.co – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Analitika Purwakarta menyoroti struktur Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2027. Hasil telaah terhadap dokumen anggaran tersebut menemukan adanya kesenjangan alokasi antara kebutuhan operasional birokrasi dan pembiayaan program yang secara langsung menyasar masyarakat miskin serta kelompok rentan.
Direktur Analitika Purwakarta, Agus Sanusi, M.Psi., menilai struktur belanja daerah perlu diuji berdasarkan urgensi, penerima manfaat, dan dampaknya terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.
Dalam bahan kajian tersebut, belanja operasi aparatur tercatat mencapai 77,48 persen dari total belanja daerah, sedangkan alokasi belanja modal berada di bawah 10 persen. Komposisi ini menunjukkan terbatasnya ruang fiskal untuk belanja yang menghasilkan investasi publik, meskipun penilaian lebih lanjut tetap perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenis belanja.
Menurut Agus, persoalan prioritas anggaran menjadi semakin penting jika dibandingkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Purwakarta.
Data BPS yang digunakan dalam kajian mencatat sebanyak 76,50 ribu penduduk atau 7,87 persen masih berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan tercatat Rp483.968 per kapita per bulan, sementara 51,63 persen pengeluaran rumah tangga kelompok terbawah digunakan untuk kebutuhan makanan.
“Ketika puluhan ribu warga masih menghadapi keterbatasan ekonomi, pemerintah perlu memastikan bahwa struktur APBD memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan mereka. Anggaran bukan hanya instrumen untuk membiayai aktivitas pemerintahan, tetapi juga alat untuk memperbaiki ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus.
Belanja Jasa Kantor Puluhan Miliar, Bantuan Modal Fakir Miskin Rp9 Juta
Salah satu temuan yang disoroti Analitika adalah besarnya alokasi belanja jasa pelayanan umum kantor yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Pada Dinas Pendidikan, alokasi untuk jasa pelayanan umum kantor mencapai Rp37,21 miliar. Sekretariat Daerah menganggarkan Rp21,02 miliar, Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp14,38 miliar, Dinas Lingkungan Hidup Rp6,19 miliar, Dinas PUPR Rp5,60 miliar, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp5,59 miliar.
Sejumlah perangkat daerah lainnya juga memiliki alokasi serupa. Dinas Kesehatan menganggarkan sekitar Rp9,36 miliar, Sekretariat DPRD Rp5 miliar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp3,86 miliar, Disporapar Rp3,84 miliar, serta Diskominfo Rp3,50 miliar.
Dalam dokumen yang ditelaah, pos tersebut antara lain berkaitan dengan jasa tenaga pengamanan, kebersihan, pramubakti, dan tenaga penunjang lainnya.
Analitika juga menemukan bahwa sejumlah kegiatan jasa pelayanan umum kantor menggunakan indikator keluaran berupa satu laporan atau 12 laporan. Menurut Agus, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan informasi yang lebih terukur mengenai volume layanan, jumlah tenaga kerja, standar biaya, dan hasil pekerjaan.
“Belanja jasa pelayanan kantor tentu memiliki kebutuhan operasional. Namun, dengan nilai anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah, publik berhak memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai komponen biaya, jumlah tenaga kerja, standar pembayaran, dan hasil yang dihasilkan. Jangan sampai ukuran keberhasilan hanya berhenti pada jumlah laporan administratif,” katanya.
Kontras dengan alokasi tersebut terlihat pada program bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi fakir miskin. Dalam Raperda APBD 2027, kegiatan ini hanya memperoleh anggaran Rp9 juta untuk 20 keluarga.
Artinya, rata-rata bantuan yang disediakan hanya Rp450 ribu per keluarga untuk satu tahun.
Jika dibandingkan dengan anggaran kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati yang mencapai Rp1,27 miliar, nilainya sekitar 141 kali lebih besar daripada seluruh anggaran bantuan modal bagi 20 keluarga fakir miskin tersebut.
Bahkan, alokasi jasa umum kantor Sekretariat Daerah sebesar Rp21,02 miliar memiliki nilai sekitar 2.336 kali lipat dibandingkan bantuan modal usaha tersebut.
Agus menilai perbandingan ini memperlihatkan persoalan serius dalam menentukan skala prioritas belanja.
“Yang perlu dipertanyakan bukan apakah kepala daerah membutuhkan fasilitas atau apakah kantor pemerintahan membutuhkan tenaga pendukung. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah menentukan prioritas ketika kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi secara memadai. Bantuan Rp450 ribu per keluarga untuk modal usaha selama setahun tentu perlu dievaluasi dari sisi kecukupan dan dampaknya,” ujarnya.
Fasilitas Pimpinan dan Pakaian Dinas Menjadi Sorotan
Selain jasa umum kantor, Analitika mencatat sejumlah alokasi untuk kebutuhan pimpinan daerah.
Dalam Raperda APBD 2027, anggaran gaji dan tunjangan Bupati serta Wakil Bupati mencapai Rp1,92 miliar. Dana penunjang operasional keduanya sebesar Rp2,36 miliar.
Sementara itu, kebutuhan rumah tangga Bupati dianggarkan Rp750 juta dan Wakil Bupati Rp520 juta. Jika digabungkan, kebutuhan rumah tangga kedua pimpinan daerah mencapai Rp1,27 miliar.
Anggaran lainnya meliputi fasilitasi keprotokolan pimpinan Rp760,24 juta, pakaian dinas dan atribut Bupati serta Wakil Bupati Rp250 juta, serta pemeriksaan kesehatan pimpinan Rp70 juta.
Secara khusus, belanja pakaian dinas dan atribut aparatur juga menjadi perhatian. Berdasarkan kompilasi data dalam kajian, total alokasi pakaian dinas di berbagai OPD dan kecamatan mencapai sekitar Rp2,017 miliar.
Beberapa alokasi terbesar di antaranya Satpol PP sebesar Rp300 juta, Setda Rp250 juta, Dinas Sosial PPPA Rp200 juta, Dinas Pendidikan Rp200 juta, dan Sekretariat DPRD Rp170 juta.
Di sisi lain, anggaran diseminasi informasi dan media komunikasi publik Diskominfo mencapai Rp1,30 miliar. Ditambah penyusunan konten publikasi Rp115,36 juta, monitoring opini publik Rp78,07 juta, serta pendokumentasian tugas pimpinan Setda Rp49,84 juta, total belanja terkait publikasi dan dokumentasi tersebut mencapai sekitar Rp1,54 miliar.
Menurut Agus, seluruh belanja tersebut perlu diuji berdasarkan manfaat dan urgensinya, terutama ketika dibandingkan dengan kebutuhan program sosial yang memiliki sasaran masyarakat rentan.
Anggaran Penyandang Disabilitas dan Pendidikan Juga Terbatas
Kesenjangan alokasi juga terlihat dalam program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin.
Berdasarkan dokumen yang dikaji, anggaran alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia terlantar sebesar Rp170 juta untuk 120 orang.
Sementara itu, program permakanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti hanya memperoleh Rp10 juta untuk 10 orang dalam satu tahun. Artinya, alokasi rata-rata hanya Rp1 juta per orang per tahun.
Program pemberian akses pendidikan dan kesehatan dasar bagi warga miskin memperoleh Rp25 juta untuk 30 penerima. Adapun pelatihan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas miskin hanya dianggarkan Rp15 juta untuk 10 orang.
Jika dibandingkan, anggaran pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp250 juta bahkan lebih besar daripada alokasi alat bantu bagi 120 penyandang disabilitas dan lansia terlantar.
“Kelompok disabilitas, lansia terlantar, dan keluarga miskin membutuhkan intervensi yang tidak hanya bersifat administratif. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang disediakan cukup untuk menghasilkan manfaat nyata. Jumlah penerima dan besaran bantuan perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil di lapangan,” kata Agus.
Dalam bidang pendidikan, bantuan biaya personel bagi siswa SMP kurang mampu dialokasikan Rp340 juta untuk 500 siswa.
Kajian Analitika juga mencatat sejumlah kegiatan pembangunan fasilitas sekolah negeri pada jenjang SD dan SMP, seperti ruang UKS, kantin sehat, rumah dinas guru atau penjaga, serta ruang pusat sumber anak berkebutuhan khusus, tercatat tidak memperoleh alokasi APBD dalam dokumen yang ditelaah.
Agus menilai kebutuhan pendidikan tidak cukup dilihat dari tersedianya anggaran bantuan siswa. Pemerintah juga perlu memperhatikan kelayakan fasilitas sekolah dan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus.
Pengangguran, Jalan Rusak, dan Sanitasi Belum Tertangani Optimal
Persoalan keberpihakan anggaran juga berkaitan dengan kesempatan kerja dan kualitas pelayanan dasar.
Dalam data ketenagakerjaan yang digunakan Analitika, jumlah pengangguran terbuka tercatat sebanyak 40.285 orang. Dari jumlah tersebut, 22.318 orang atau sekitar 55,4 persen merupakan lulusan SMA dan SMK.
Sementara itu, dari 17.178 pencari kerja terdaftar, hanya 2.442 orang yang tercatat ditempatkan bekerja. Rasio penempatannya sekitar 14,2 persen.
Data tersebut menunjukkan perlunya penguatan program peningkatan keterampilan, pelatihan vokasi, dan keterhubungan antara pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.
Pada sektor infrastruktur, kajian juga mencatat panjang jalan kabupaten dengan kondisi rusak berat mencapai 150,34 kilometer. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena jalan merupakan infrastruktur penting bagi mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta kegiatan ekonomi perdesaan.
Persoalan lainnya adalah akses sanitasi aman yang baru mencapai 4,11 persen berdasarkan data yang digunakan dalam kajian. Rendahnya cakupan tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam pengelolaan limbah domestik dan perlindungan kualitas lingkungan permukiman.
Menurut Agus, persoalan ketenagakerjaan, infrastruktur, dan sanitasi semestinya menjadi bagian penting dalam penentuan prioritas belanja daerah.
“Ketika pengangguran masih tinggi, jalan rusak masih ditemukan, dan akses sanitasi aman sangat terbatas, pemerintah perlu memastikan bahwa belanja daerah diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Ini bukan sekadar persoalan banyak atau sedikitnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran digunakan untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Analitika Dorong Evaluasi dan Realokasi Belanja
Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, Analitika Purwakarta menilai pembahasan Raperda APBD 2027 perlu diarahkan pada evaluasi struktur belanja dan penguatan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam kajiannya, lembaga tersebut mengidentifikasi potensi efisiensi melalui rasionalisasi 15–20 persen dari pos jasa umum kantor dan belanja pakaian dinas aparatur. Potensi ruang fiskal yang diperkirakan dapat dibentuk mencapai Rp20 miliar hingga Rp25 miliar.
Ruang fiskal tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat program beasiswa vokasi bagi anak buruh dan petani, perbaikan jalan poros desa, pengembangan usaha masyarakat miskin, serta perluasan akses sanitasi aman.
Agus menegaskan, usulan efisiensi tersebut bukan berarti seluruh belanja operasional harus dipangkas secara seragam. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berdasarkan kebutuhan riil masing-masing perangkat daerah, standar biaya, dan capaian kinerja.
“Efisiensi harus dilakukan secara rasional. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan pelayanan publik di setiap OPD. Tetapi, belanja yang kurang mendesak harus dievaluasi, sementara program yang menyangkut pengentasan kemiskinan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan dasar perlu diperkuat,” tegasnya.
Ia juga meminta DPRD menjalankan fungsi pembahasan anggaran secara lebih substantif dengan menguji setiap program berdasarkan penerima manfaat, indikator keluaran, dan dampak yang dihasilkan.
“APBD adalah uang publik. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui mengapa suatu kegiatan memperoleh anggaran besar, sementara program untuk kelompok miskin hanya memperoleh alokasi yang sangat terbatas. Pertanyaan yang harus dijawab dalam pembahasan APBD 2027 adalah apakah anggaran ini lebih banyak digunakan untuk merawat rutinitas birokrasi atau benar-benar membela kepentingan rakyat,” kata Agus.
Bagi Analitika, keberhasilan pembangunan Purwakarta tidak cukup diukur dari besarnya PDRB, nilai investasi, atau banyaknya kegiatan pemerintahan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan anggaran mampu memperbaiki kondisi masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan memastikan kelompok paling rentan memperoleh manfaat pembangunan.
Favoritkan
Tinggalkan Balasan