GUGAH – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mengenai sosok yang berpotensi mengisi jabatan tersebut apabila terjadi kekosongan. Sejumlah nama mulai diperbincangkan oleh pengamat politik, meskipun hingga kini belum ada proses resmi yang menetapkan calon pengganti Gibran.
Beberapa figur yang disebut dalam perbincangan tersebut antara lain Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sugiono. Nama-nama itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, sebagai sejumlah tokoh yang dinilai berpotensi masuk dalam pembahasan politik apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.
Namun, penyebutan nama tersebut masih sebatas analisis pengamat. Belum ada keputusan politik maupun mekanisme resmi yang mengarah pada pencalonan figur-figur tersebut sebagai pengganti wakil presiden.
Selamat Ginting menilai sejumlah tokoh memiliki kemungkinan untuk diperhitungkan dalam dinamika politik nasional. Figur-figur tersebut berasal dari latar belakang dan posisi pemerintahan yang berbeda.
Dedi Mulyadi, misalnya, merupakan kepala daerah yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Sementara itu, Prasetyo Hadi, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sugiono merupakan pejabat yang berada dalam lingkar pemerintahan pusat.
Di sisi lain, hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 12–20 Oktober 2026 turut menampilkan tingkat persepsi publik terhadap kinerja sejumlah menteri. Dalam survei tersebut, Andi Amran Sulaiman memperoleh angka 33 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 25,2 persen, Zulkifli Hasan 24,5 persen, Fadli Zon 20,5 persen, Sugiono 16,1 persen, dan Nasaruddin Umar 10,3 persen.
Meski demikian, angka tersebut merupakan penilaian terhadap kinerja menteri, bukan hasil survei mengenai elektabilitas atau dukungan publik terhadap calon wakil presiden. Karena itu, data tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan siapa yang paling berpeluang menggantikan Gibran.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menjelaskan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional yang harus dilalui. Proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan atau wacana politik.
Mengacu pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden harus didasarkan pada alasan yang ditentukan konstitusi. DPR terlebih dahulu menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan pendapat melalui mekanisme yang berlaku, kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksa serta memutus pendapat DPR tersebut sebelum proses berlanjut ke MPR.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan, MPR mengadakan sidang dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan demikian, pengisian jabatan wakil presiden bukan semata-mata ditentukan oleh wacana atau dukungan sejumlah kelompok politik. Prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati menilai figur yang berpotensi mengisi jabatan wakil presiden perlu memiliki kompetensi serta integritas. Kedua aspek tersebut menjadi pertimbangan penting karena posisi wakil presiden berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan keberlanjutan kepemimpinan nasional.
Di tengah munculnya sejumlah nama, pembahasan mengenai kemungkinan pengganti Gibran masih berada pada ranah spekulasi politik. Belum ada kepastian bahwa proses pemberhentian wakil presiden akan berlangsung ataupun bahwa salah satu figur yang disebut pengamat akan diajukan sebagai pengganti.
Karena itu, perkembangan isu tersebut perlu dicermati dengan merujuk pada proses politik dan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme konstitusional tetap menjadi dasar apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan