Anggaran Bupati vs Bansos: Di Mana Sebenarnya Prioritas Rakyat Purwakarta?

ADA yang terasa ganjil dalam rancangan anggaran tahun depan. Di saat pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan, komposisi alokasi anggaran dalam Raperda APBD 2027 justru memunculkan pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya anggaran rakyat lebih banyak disiapkan?

Rp450 Ribu untuk Bangkit dari Kemiskinan

Mari kita lihat angkanya secara sederhana. Untuk membantu 20 keluarga fakir miskin memulai usaha mandiri, alokasi yang tersedia hanya Rp9 juta. Itu berarti satu keluarga mendapat Rp450 ribu. Padahal garis kemiskinan di Purwakarta saja sudah mencapai Rp483.968 per orang per bulan. Artinya, bantuan modal tersebut bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar satu orang selama sebulan.

Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, kebutuhan minimumnya mencapai hampir Rp2 juta per bulan. Lalu bagaimana mungkin usaha bisa bangkit dan berkembang hanya dengan modal kurang dari setengah kebutuhan sebulan?

Sementara di Sana…

Di saat yang sama, kebutuhan rumah tangga Bupati dialokasikan Rp750 juta, Wakil Bupati Rp520 juta. Belum termasuk kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Rp300 juta. Totalnya mencapai Rp1,57 miliar. Secara sederhana, anggaran rumah tangga pimpinan daerah hampir 175 kali lipat lebih besar daripada bantuan modal usaha bagi 20 keluarga miskin.

Bukan berarti kebutuhan layanan kepala daerah tidak layak dianggarkan. Namun perbandingannya terasa sangat kontras ketika disandingkan dengan upaya mengentaskan kemiskinan yang masih dihadapi oleh 76.500 jiwa warga Purwakarta.

Bukan Soal Jumlah, Tapi Pesannya

Pemerintah memang memiliki berbagai program perlindungan sosial lainnya yang patut diapresiasi. Namun bantuan stimulan modal usaha adalah pintu keluar dari ketergantungan pada bantuan semata. Jika tujuannya membuat masyarakat mandiri, maka dukungan yang diberikan harus cukup untuk menjadi titik tolak yang berarti.

Memberikan harapan kemandirian ekonomi dengan modal yang nyaris tanpa daya ungkit, lalu di saat yang sama mengalokasikan dana jauh lebih besar untuk kenyamanan di atas, memunculkan kesimpulan yang menyakitkan: semangat memakmurkan rakyat tampak lebih sering diucapkan daripada dialokasikan.

APBD bukan sekadar deretan angka. APBD adalah cermin nurani sebuah pemerintahan. Dan di cermin itu, rakyat kecil sepertinya belum terlihat cukup jelas. (redaksi)