“Yang naik oleh algoritma, akan turun lagi oleh algoritma.”
Kalimat pembuka tersebut bukan sekadar retorika kosong tentang lanskap media digital hari ini. Ia adalah hukum besi era modern, tempat di mana atensi publik diproduksi secara masif, dikemas dalam durasi pendek, lalu dibuang begitu saja ketika algoritma menemukan mainan baru yang lebih menghebohkan.
Di panggung politik dan kebudayaan kontemporer Indonesia, fenomena ini menemukan manifestasinya yang paling terang pada sosok Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Namanya, wajahnya, dan setiap gerak-geriknya adalah komoditas yang paling rajin diruwat, dinaikkan, dan dilipatgandakan oleh mesin pencari serta feed media sosial.
Dulu, legitimasi seorang pemimpin dibangun melalui birokrasi yang kaku, pidato podium yang berjarak, serta pemberitaan media konvensional yang melalui proses filtering ketat. Hari ini, batas antara pejabat publik dan content creator telah melebur.
Gaya komunikasi politik yang lekat dengan aksi turun ke jalan, dialog spontan dengan rakyat kecil, hingga interaksi emosional yang tersaji lewat layar ponsel telah menjadikan popularitas sebagai mata uang paling bernilai tinggi.
Bagi “Bapa AI-ng” panggung digital ini dikelola dengan sangat efektif. Ia hadir bukan sebagai birokrat di balik meja mahoni, melainkan sebagai figur “penyelesai masalah” yang kasat mata, mendengar keluhan jalan rusak, memarahi pungutan liar, hingga menengahi persoalan warga secara langsung.
Namun, di sinilah letak paradoksnya. Ketika popularitas diraih melalui algoritma, maka cara kerja ketenaran tersebut tunduk sepenuhnya pada logika mesin, bukan logika substansi kebijakan jangka panjang.
Algoritma media sosial tidak menyukai nuansa abu-abu (nuance). Ia menyukai hitam-putih, drama, konflik emosional, dan kepuasan instan. Dalam ekosistem ini, politik direduksi menjadi tontonan moralitas personal: ada pahlawan yang membela rakyat, dan ada pihak lain (baik birokrat malas atau sistem yang bobrok) yang harus disoraki.
Pendekatan teknopopulisme berbasis digital ini memang ampuh mendongkrak elektabilitas dan simpati instan. Jutaan pasang mata menyaksikan potongan video pendek yang menampilkan ketegasan reaktif di lapangan. Akan tetapi, pertanyaannya kemudian: apakah hiruk-pikuk di linimasa berbanding lurus dengan perubahan struktural di akar rumput?
Pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, perbaikan birokrasi yang sistemik, hingga mitigasi lingkungan hidup yang kompleks tidak bisa diselesaikan hanya dengan konten berdurasi satu menit yang masuk For You Page (FYP).
Sering kali, riuhnya tepuk tangan di kolom komentar menutupi pekerjaan rumah birokrasi yang macet di balik meja. Ketika sebuah proyek besar, seperti polemik yang ditulis kompas.com (30/9/2026) soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau investasi industri berskala raksasa yang berbenturan dengan realitas ekologis di lapangan, gimik kerakyatan di media sosial dituntut untuk membuktikan wujud nyatanya diluar layar ponsel.
Popularitas yang disetir oleh algoritma memiliki tanggal kedaluwarsa. Hari ini mesin mendongkrak seseorang ke puncak gelombang tertinggi, tetapi besok lusa algoritma yang sama bisa saja menghempaskannya begitu audiens mengalami kebosanan informasi (fatigue) atau muncul tokoh viral baru yang lebih sensasional.
Bagi figur publik sekelas KDM, tantangan terbesarnya bukan lagi bagaimana cara menaklukkan algoritma agar tetap viral dan disorot jutaan penonton. Tantangan sejati adalah bagaimana menerjemahkan ledakan popularitas digital tersebut menjadi kebijakan publik yang ajeg, akuntabel, dan mengakar di luar kebergantungan pada gawai.
Sebab, ketika lampu studio digital padam dan gema algoritma mulai mereda, yang tersisa bagi rakyat bukanlah seberapa sering seorang pemimpin lewat di beranda ponsel mereka, melainkan perubahan nyata yang bisa dirasakan di tanah tempat mereka berpijak.
(Redaksi)
Favoritkan
Tinggalkan Balasan