Perjalanan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia berakhir dengan pengajuan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Selama 753 hari mendampingi Presiden Prabowo Subianto, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut menjalani perjalanan politik yang diwarnai berbagai polemik, mulai dari perubahan aturan batas usia pencalonan, isu akun Kaskus Fufufafa, dinamika hubungan dengan PDI Perjuangan, hingga persoalan persyaratan pendidikan.
Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 dalam usia 37 tahun. Ia tercatat sebagai Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Namun, sejak proses pencalonan hingga masa jabatannya, sejumlah persoalan politik dan hukum terus menjadi perhatian publik.
Puncak dinamika tersebut terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam memenuhi persyaratan pencalonan. Berikut rangkaian peristiwa penting yang mewarnai perjalanan politik Gibran hingga pengunduran dirinya.
1. Putusan MK tentang Batas Usia Pencalonan (Oktober 2023)
Peluang Gibran mengikuti kontestasi Pilpres 2024 terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. Putusan tersebut memberikan pengecualian terhadap ketentuan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, yakni bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Saat itu, Gibran berusia 36 tahun dan masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Putusan tersebut memicu perdebatan mengenai konflik kepentingan karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran.
Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Meski demikian, putusan mengenai batas usia pencalonan tetap berlaku dan menjadi dasar bagi pencalonan Gibran bersama Prabowo Subianto.
2. Pendaftaran Gibran Menuai Sanksi Etik KPU (Februari 2024)
Kontroversi berlanjut pada tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 5 Februari 2024 menyatakan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari bersama enam anggota lainnya melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden.
Persoalan tersebut berkaitan dengan penerimaan berkas pencalonan sebelum Peraturan KPU disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari. Namun, putusan etik tersebut tidak membatalkan pencalonan maupun hasil Pilpres 2024 yang menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang.
3. Kontroversi Akun Kaskus Fufufafa (September 2024)
Menjelang pelantikan sebagai Wakil Presiden, Gibran juga menjadi sorotan setelah akun Kaskus bernama Fufufafa ramai diperbincangkan di media sosial.
Akun tersebut diduga warganet memiliki keterkaitan dengan Gibran karena sejumlah unggahannya berisi komentar bernada merendahkan sejumlah tokoh politik, termasuk Prabowo Subianto.
Ketika ditanya wartawan pada September 2024, Gibran tidak mengakui kepemilikan akun tersebut dan meminta awak media menanyakan langsung kepada pemiliknya. Pada saat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Budi Arie Setiadi, juga menyatakan bahwa akun tersebut bukan milik Gibran.
Hingga kemudian, dugaan kepemilikan akun Fufufafa tidak pernah terbukti secara independen. Meski demikian, isu tersebut menjadi salah satu kontroversi yang terus melekat dalam pemberitaan mengenai Gibran.
4. Gibran Resmi Dikeluarkan dari PDIP (Desember 2024)
Dinamika politik Gibran juga berpengaruh terhadap hubungannya dengan PDI Perjuangan, partai yang sebelumnya menjadi kendaraan politiknya ketika menjabat Wali Kota Solo.
Pada 16 Desember 2024, DPP PDIP mengumumkan pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan organisasi yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari dinamika internal partai setelah Gibran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, sementara PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.
5. Meluncurkan Layanan Pengaduan Lapor Mas Wapres (November 2024)
Pada awal masa jabatannya, Gibran memperkenalkan program pelayanan publik bernama Lapor Mas Wapres. Kanal pengaduan tersebut mulai beroperasi pada 11 November 2024 dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung maupun melalui WhatsApp.
Pada hari pertama peluncuran, layanan tersebut menerima 60 pengaduan masyarakat. Program ini dimaksudkan menjadi saluran komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik.
Dalam laporan resmi Sekretariat Wakil Presiden pada November 2025, tercatat sebanyak 16.505 laporan telah masuk selama satu tahun pelaksanaan program. Angka tersebut menunjukkan layanan pengaduan ini tetap menjadi salah satu program yang dijalankan selama masa jabatan Gibran.
6. Desakan Pemakzulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI (Mei 2025)
Pada 26 Mei 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI. Surat tersebut berisi usulan agar lembaga perwakilan rakyat memproses pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Sejumlah purnawirawan yang menandatangani surat tersebut di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Mereka menyampaikan sejumlah alasan, termasuk persoalan putusan MK, persyaratan pencalonan, serta berbagai kontroversi yang menyertai perjalanan politik Gibran.
Surat tersebut dikonfirmasi telah dikirimkan kepada lembaga perwakilan rakyat. Namun, usulan tersebut merupakan aspirasi kelompok purnawirawan dan bukan keputusan resmi pemakzulan.
7. Gugatan Perdata Rp125 Triliun terkait Pendidikan (September 2025)
Persoalan pendidikan Gibran semakin mendapat perhatian setelah advokat Subhan Palal mengajukan gugatan perdata terhadap Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada September 2025.
Gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tersebut mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran, khususnya dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan jenjang SMA di Indonesia.
Subhan mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp125 triliun. Dalam perkembangannya, perkara tersebut memasuki tahap mediasi sebelum akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
Putusan itu tidak menyelesaikan seluruh polemik administrasi pendidikan Gibran karena persoalan surat keterangan penyetaraan kemudian kembali dipersoalkan melalui jalur peradilan tata usaha negara.
8. Putusan MK dan MA terkait Dokumen Pendidikan (Oktober 2026)
Perkembangan paling menentukan terjadi pada Oktober 2026 ketika Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
MK juga menegaskan bahwa temuan tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara yang diajukan.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam amar putusannya, MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan ini menjadi perkembangan hukum penting karena secara langsung menyangkut dokumen administrasi yang sebelumnya digunakan dalam proses pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.
9. Desakan Hak Menyatakan Pendapat hingga Pengunduran Diri (November 2026)
Setelah rangkaian putusan tersebut, tekanan politik terhadap posisi Gibran kembali menguat. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi menggalang dukungan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagai bagian dari proses politik yang berkaitan dengan persoalan persyaratan Wakil Presiden.
Menurut laporan The Jakarta Post, lebih dari 100 anggota parlemen dari delapan partai turut menandatangani petisi yang mempersoalkan kelayakan Gibran untuk tetap menjabat.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi adanya penyampaian niat pengunduran diri dalam pertemuan tersebut.
Dua hari kemudian, Kamis (12/11/2026), Gibran mendatangi Kompleks Parlemen Senayan dan menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR RI.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Dalam kesempatan tersebut, Gibran tidak memberikan penjelasan panjang mengenai alasan pengunduran dirinya dan meminta agar proses tersebut segera ditindaklanjuti.
Presiden Prabowo Subianto kemudian mengonfirmasi telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Ia menyatakan menghormati dan mendukung keputusan yang diambil Gibran.
Perjalanan Jabatan di Tengah Berbagai Sorotan
Selama menjabat sebagai Wakil Presiden, aktivitas Gibran tidak hanya berkaitan dengan agenda kenegaraan, tetapi juga pelayanan publik, kunjungan daerah, dan komunikasi melalui media sosial. Program Lapor Mas Wapres menjadi salah satu inisiatif yang tercatat dalam masa pemerintahannya.
Di sisi lain, berbagai kontroversi politik dan persoalan hukum turut membentuk persepsi publik terhadap perjalanan kepemimpinannya. Penilaian mengenai kinerja dan luasnya peran Wakil Presiden tetap menjadi ruang evaluasi yang memerlukan ukuran serta data yang jelas, bukan semata-mata didasarkan pada intensitas pemberitaan.
Kini, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, proses selanjutnya berada dalam mekanisme ketatanegaraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih, dengan batas waktu pemilihan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan demikian, perjalanan 753 hari Gibran sebagai Wakil Presiden menjadi salah satu episode penting dalam dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia, terutama terkait persoalan pencalonan, persyaratan konstitusional, serta mekanisme pergantian Wakil Presiden.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan