GUGAH – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya menyampaikan sikap resminya terkait keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya. Prabowo mengaku menerima surat pernyataan berhenti yang disampaikan langsung oleh Gibran dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangan pers setelah pertemuan, Prabowo mengungkapkan bahwa Gibran datang untuk menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Surat tersebut diserahkan langsung kepada Presiden sebelum Gibran melanjutkan agenda ke Kompleks Parlemen Senayan.
“Saya menerima kunjungan dari Wapres Saudara Gibran Rakabuming Raka yang telah sampaikan surat kepada saya, yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wapres,” kata Prabowo.
Presiden menjelaskan, setelah pertemuan di Istana, Gibran langsung mendatangi MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada jajaran pimpinan lembaga tersebut. Langkah itu menjadi bagian dari proses penyampaian keputusan pengunduran diri melalui mekanisme kelembagaan.
“Setelah itu, beliau langsung menghadap MPR dan sampaikan surat berhenti secara langsung,” ucapnya.
Dalam pernyataan yang sama, Prabowo menegaskan telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Meski mengaku berat hati, Presiden menyatakan menghormati sekaligus mendukung keputusan yang diambil Gibran untuk meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
“Dengan berat hati, saya terima surat tersebut dan menghormati dan mendukung keputusan yang beliau ambil,” ujarnya.
Pernyataan Presiden tersebut menjadi perkembangan penting setelah sebelumnya muncul berbagai informasi mengenai komunikasi antara Prabowo dan Gibran terkait niat pengunduran diri. Kini, Prabowo secara terbuka mengonfirmasi penerimaan surat yang disampaikan langsung oleh Wakil Presiden.
Gibran diketahui telah menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden selama 753 hari sebelum menyampaikan keputusan pengunduran dirinya sebagaimana disebutkan dalam keterangan tersebut.
Pertemuan di Istana Merdeka itu juga dihadiri jajaran MPR RI, Komisi III DPR RI, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Perkembangan ini selanjutnya menempatkan proses ketatanegaraan di MPR sebagai perhatian publik, terutama menyangkut tindak lanjut atas surat pengunduran diri dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.***






Tinggalkan Balasan