GUGAH – Program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat melonjak signifikan pada 2026. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan bantuan untuk 49.229 rumah, hampir delapan kali lipat dibandingkan 6.367 unit pada 2025.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan peningkatan alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat perbaikan kualitas hunian masyarakat di berbagai daerah.
“Bantuan rutilahu menembus 49.229 unit, dan tahun sebelumnya hanya 6.367 unit, atau hampir delapan kali lipat,” ujar Herman saat meninjau salah satu rumah penerima bantuan di Kabupaten Subang, Selasa (6/10/2026).
Herman mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian PKP, yang meningkatkan kuota bantuan bedah rumah untuk Jawa Barat.
Setiap rumah penerima memperoleh anggaran sebesar Rp20 juta. Pengadaan material dilakukan secara berkelompok melalui mekanisme Tender Rakyat yang diklaim berlangsung terbuka dan kompetitif sehingga harga bahan bangunan bisa lebih efisien.
“Ada tender rakyat yang sangat transparan. Bahkan ada kompetisi sederhana sehingga masyarakat mendapatkan harga termurah untuk bahan-bahan bangunannya,” kata Herman.
Menurut Herman, mekanisme tersebut menghasilkan efisiensi pengadaan material sebesar 5,02 persen.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan